PROFILE

TANAHKITA.ID

 

Portal ini dibangun dan dikembangkan dalam kerangka dukungan advokasi terkait penyelesaian konflik-konflik agraria dan sumberdaya alam, serta cakupan luasan wilayah yang dikelola masyarakat melalui berbagai skema penguasaan dan pengelolaan wilayah.  Gagasan mengkonsolidasi data sebaran konflik agraria dan cakupan luasan wilayah kelola masyarakat dimulai pada tahun 2012 oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMA), Konsorsium Pembaruan Agraria, Konsorsium pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Sawit Watch, dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Aliansi ini kemudian mengembangkan sistem informasi geospasial terkait konflik dan peta tumpang tindih antar sektor yang ditampilkan melalui gerai geodata-cso.org.

 

Pada tahun 2014, Badan Registrasi Wilayah Adat mulai mengembangkan Sistem Informasi Wilayah Adat dalam mengkonsolidasi peta-peta wilayah adat melalui mekanisme registrasi dan verifikasi wilayah adat. Proses konsolidasi peta-peta partisipatif lainnya juga dilakukan oleh JKPP, yang selanjutnya dua peta tematik ini diintegrasikan dalam website Wilayah Kelola Rakyat (wikera.org) yang memuat tumpang tindih peta tematik, seperti peta tematik kawasan hutan, perijinan dan Hak Guna Usaha (HGU).  Secara paralel pemerintah mulai mencanangkan program Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 hektar dan Refoma Agraria seluas 9 juta hektar, juga upaya penangangan konflik-konflik agraria, misalnya Komnas HAM pada tahun 2014 melakukan inkuiri nasional konflik terkait hak-hak masyarakat adat.

 

Dalam memonitor konflik agraria dan upaya penyelesaiannya, serta capaian penguasaan dan pengelolaan wilayah kelola rakyat melalui skema perhutanan sosial, hutan adat, wilayah adat dan reforma agraria diperlukan satu instrumen sistem informasi yang dapat menggambarkan situasi tenurial konflik agraria dan perkembangan cakupan pengelolaan wilayah dengan berbagai skema yang disediakan oleh pemerintah. Maka untuk memonitor perkembangannya dibuatlah portal tanahkita.id. Portal ini diharapkan menjadi alat kerja para pihak untuk dukungan advokasi penyelesaian konflik tenurial dan perluasan wilayah kelola rakyat.

 

Kami mengundang para pihak terutama organisasi masyarakat sipil dalam pembaruan dan pengelolaa data konflik agraria dan perluasan wilayah kelola rakyat yang ditampilkan melalui portal tanahkita.id.  Dan secara bersama menggunakan portal ini untuk penyelesaian konflik agraria dan perluasan wilayah kelola rakyat.

 

Koalisi Pendukung

 

 

 

 Admin    19-06-2014    00:00 WIB