Warga Kembali Hadang Proyek Strategis Nasional di Labuan Bajo
Penggusuran picu protes warga terhadap pembukaan jalan oleh BPO-LBF sebagai akses ke lahan 400 hektar di Hutan Bowosie yang hendak dikembangkan sebagai kawasan bisnis pariwisata, bagian dari PSN.
-
Pariwisata
92
2022
konflik pertanahan antara masyarakat Desa Mariah Jambi dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)
PTPN
Perkebunan
93
2022
Konflik Agraria PTPN II Simalingkar A Memakan Korban Jiwa
Pihak masyarakat yang merasa tidak ada kejelasan soal ganti rugi lahan milik mereka yang digunakan untuk pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 serta adanya perbedaan luas lahan yang telah disepakati.
PTPN
Perkebunan
94
2023
Konflik Agraria Warga Tanah Merah dengan Pertamina hingga Terus Jadi Bursa Politik di Jakarta
Kebakaran Depo Pertamina menjadi tragedi yang menunjukkan salah satu dampak lambatnya penanganan kasus sengketa lahan. Penanganan kasus lahan tempat tinggal masyarakat yang begitu dekat dengan Depo Pertamina itu begitu lambat ditangani karena selalu menjadi lahan politisasi oleh oknum pejabat
-
Sarana Militer/Pemerintahan
95
2022
Konflik Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN V
Masyarakat Adat Pantai Raja hingga saat ini belum mendapat kejelasan terkait lahan mereka yang dianggap telah memasuki lahan dengan HGU milik PTPN V
PTPN
Perkebunan
96
2022
Konflik Masyarakat Wae Sano Yang Menolak Pembangunan Proyek Nasional Geothermal
Proyek Geothermal menjadi permasalahan karena adanya resiko yang berdampak merusak ruang hidup masyarakat Wae San. Proyek pembangunan panas bumi (geothermal) nasional di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendapatkan perlawanan dari masyarakat Desa. Pembangunan proyek geotermal tersebut akan ditangani PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat berdasarkan PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur. Berdasarkan kajian awal Wae Sano menyimpan potensi energi panas bumi hingga 50 megawatt (MW), untuk kebutuhan dana sebesar Rp 3,1 triliun diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagara/APBN sebagai bentuk penugasan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017. Selain dari APBN, dana pembangunan proyek geothermal berasal dari hibah Bank Dunia sebesar Rp 711 miliar yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF).
PLTPB
Infrastruktur Energi Listrik
97
2022
Sengketa Proyek Waduk Jabung Ring Dyke
Perubahan fungsi waduk yang awalnya berupa rawa menjadi tambak berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara ekonomi. Penggarap tambak yang dilakukan oleh orang luar daerah juga menyebabkan warga geram.
Lahan Tambak
Bendungan
98
2023
Proyek Strategis Nasional di Labuhanbatu Gunakan Tanah Sengketa
Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK yang terletak di Dusun I Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, berdiri diatas lahan yang dimiliki oleh warga.
-
Sarana Militer/Pemerintahan
99
2012
Kejelasan lahan masyarakat UPT Tolihe
Masyarakat UPT Tolihe menuntut lahan 1 dan 2 yang sampai saat ini belum mendapat kejelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Padahal, warga sudah mendiami lahan itu sejak empat tahun lalu yaitu mulai tanggal 5 Desember 2012
area transmigran
Transmigrasi
100
2012
Penyerobotan Lahan Masyarakat UPT Tolihe Oleh PT Tiran Group