DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

71 1986 Sengketa Lahan di Perkebunan Badega Pada 3 Juli 1986, tanpa pemberitahuan, Mendagri menerbitkan Surat Keputusan (SK) No. 33/HGU/DA/1986 kepada PT SAM yang berakhir pada 1 September 2011. Sejak saat itu, PT SAM bersama dengan aparat dan organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tingkat kecamatan melakukan berbagai ancaman dan teror untuk mengusir petani keluar dari tanah garapan, termasuk dari pemukiman yang berada di areal HGU PT SAM. Kondisi mendesak ini menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh petani penggarap yang juga turut bekerja sama dengan sejumlah aktivis mahasiswa, NGO, terutama LBH Bandung sebagai kuasa hukum para petani penggarap.
Eks-Perkebunan
Perkebunan
72 2003 Pencaplokan Lahan oleh PT Pan Lonsum Plantation di Bulukumba Sengketa lahan masyarakat dengan PT Pan London Sumatera Plantation (PT Lonsum/PT PLSP) di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung di wilayah yang meliputi tiga kecamatan. Di antaranya, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumaba, Kecamatan Ujung Loe.
Perkebunan Karet
Perkebunan
73 2016 Tindak kejahatan deforestasi yang dilakukan PT PMM Konsesi PT. MMM yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini telah memproduksi kayu ilegal, melakukan penipuan dan menyediakan konstruksi jalan yang mendorong mafia kayu lokal untuk membangun industri penggergajian kayu ilegal di dalam dan sekitar desa Bereng Malaka yang berada di dalam konsesi perkebunan.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
74 2017 Suku Yerisiam Goa Dengan PT Nabire Baru Malapetaka itu dimulai, ketika Gubernur Papua memberi izin dalam bentuk SK Gubernur Papua No.142 Tahun 2008 tentang pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Nabire Baru di atas Areal 17.000 Hektare. Kemudian pada tahun 2016, perusahaan berencana memperluas kebun seluas 5000 ha.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
75 1971 Peternakan Tapos, Bogor Lahan garapan yang berada di Tapos, pada mulanya merupakan kawasan hutan yang telah lama digarap oleh warga Desa Cibedug dan desa sekitarnya. Hingga kemudian pada 1930, hak erfpacht verponding No. 57 dan 58 diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada NV Cultuur Maatschappij Pondok Gedeh dengan masa berlaku hingga 2005, untuk ditanami kina dan teh seluas ± 700 Ha. Meskipun telah mengantongi hak erfpacht, warga tetap diperbolehkan menggarap lahannya dengan menanam berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan, dan palawija. Warga mengakui bahwa dari hasil garapan tersebut, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari (subsisten).
PTPN
Eks-Perkebunan
Perkebunan
76 2013 Penolakan Masyarakat atas Perpanjangan HGU PT. Hevea Indonesia Komnasham telah menerima pengaduan warga desa curug bitung, nanggung, dan cisarua, Kec.Nanggung, Kab Bogor yang tergabung dalam organisasi Amanat (aliansi masyarakat nanggung transformatif), yang dalam hal ini menyatakan telah menggarap sekitar 170 ha lahan perkebunan nanggung sejak tahun 1997. Lahan tersebut secara formal merupakan perkebunan karet dengan HGU No.29/HGU/DA/88 seluas 310,783 ha yang dikuasai oleh PT.Hevea Indonesia dan akan berakhir pada bulan Desember 2013
Perkebunan Karet
Perkebunan
77 2010 Demi dan Atas Nama MIFFE , Suku Malind Dikorbankan
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
78 1983 Mama dan Susu Su Hilang Perjuangan Masyarakat Adat Daiget Keerom
PTPN
Perkebunan
79 2014 Diusir dari Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
80 2014 30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah PN Perkebunan Xxviii dan Ptpn Xiv
PTPN
Perkebunan
Displaying : 71 - 80 of 228 entries, Rows/page: