Konflik antara masyarakat adat Dayak Tomun di Laman Kinipan dengan perusahaan sawit di Kalimantan Tengah.
Masyarakat adat Dayak Tomun di Laman Kinipan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya. Tergugatnya adalah bupati Lamandau, Kalimantan Tengah
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
72
2023
PT. WIN belum menyelesaikan sengketa terkait penyerobotan lahan warga di Desa Kerayaan, Kutai Timur.
PT.Wira Inova Nusantara melakukan penyerobotan lahan milik warga seluas 435 hektar dan tidak menunjukan tindakan kooperatif untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan audiensi dan kesepakatan sebelumnya.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
73
2023
Sengketa Lahan PT. JGA dan Warga Pengaron
PT. JGA diduga melakukan tindak penyerobotan lahan untuk jalan hauling tambang batubara.
Batu Bara
Pertambangan
74
2023
Mediasi PT.Putra Bangun Bersama (PBB) dan Warga Simpang Nungki, Batola
Warga Simpang Nungki Batola melaporkan PT.PBB atas dugaan penyerobotan lahan warga untuk perkebunan sawit tanpa ganti rugi.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
75
2022
Warga Kembali Hadang Proyek Strategis Nasional di Labuan Bajo
Penggusuran picu protes warga terhadap pembukaan jalan oleh BPO-LBF sebagai akses ke lahan 400 hektar di Hutan Bowosie yang hendak dikembangkan sebagai kawasan bisnis pariwisata, bagian dari PSN.
-
Pariwisata
76
2022
konflik pertanahan antara masyarakat Desa Mariah Jambi dengan PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)
PTPN
Perkebunan
77
2022
Konflik Agraria PTPN II Simalingkar A Memakan Korban Jiwa
Pihak masyarakat yang merasa tidak ada kejelasan soal ganti rugi lahan milik mereka yang digunakan untuk pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 serta adanya perbedaan luas lahan yang telah disepakati.
PTPN
Perkebunan
78
2023
Konflik Agraria Warga Tanah Merah dengan Pertamina hingga Terus Jadi Bursa Politik di Jakarta
Kebakaran Depo Pertamina menjadi tragedi yang menunjukkan salah satu dampak lambatnya penanganan kasus sengketa lahan. Penanganan kasus lahan tempat tinggal masyarakat yang begitu dekat dengan Depo Pertamina itu begitu lambat ditangani karena selalu menjadi lahan politisasi oleh oknum pejabat
-
Sarana Militer/Pemerintahan
79
2022
Konflik Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN V
Masyarakat Adat Pantai Raja hingga saat ini belum mendapat kejelasan terkait lahan mereka yang dianggap telah memasuki lahan dengan HGU milik PTPN V
PTPN
Perkebunan
80
2022
Konflik Masyarakat Wae Sano Yang Menolak Pembangunan Proyek Nasional Geothermal
Proyek Geothermal menjadi permasalahan karena adanya resiko yang berdampak merusak ruang hidup masyarakat Wae San. Proyek pembangunan panas bumi (geothermal) nasional di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendapatkan perlawanan dari masyarakat Desa. Pembangunan proyek geotermal tersebut akan ditangani PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat berdasarkan PMK No. 62/PMK.08/2017 tentang Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur. Berdasarkan kajian awal Wae Sano menyimpan potensi energi panas bumi hingga 50 megawatt (MW), untuk kebutuhan dana sebesar Rp 3,1 triliun diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagara/APBN sebagai bentuk penugasan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017. Selain dari APBN, dana pembangunan proyek geothermal berasal dari hibah Bank Dunia sebesar Rp 711 miliar yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF).