DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

61 2014 MA Punan Dulau Vs PT Intracawood Manufacturing Masyarakat Dayak Punan dinilai menjadi korban dalam konflik lahan dengan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pemberian izin lokasi kepada perusahaan tidak sesuai prosedur sehingga masyarakat tersingkir dari hutan adat mereka sendiri. Intracawood mulai merambah hutan adat Punan Dulau dan Ujang sejak 1988. Dengan berbekal izin HPH dari Kementerian Kehutanan, mereka menguasai hutan adat Dayak Punan tanpa ada sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat setempat. MA Punan Dulau merasa ditipu, diabaika dan diadudomba
hutan
Kehutanan Produksi
62 2014 Hutan Pinus dan Harapan Perempuan Adat Matteko Pemberian Konsesi kepada Perusahaan Ketika pohon pinus mulai dewasa, masalah baru kembali datang. Ancaman yang diterima oleh masyarakat adat Matteko tidak hanya berasal dari Dinas Kehutanan, melainkan juga dari pihak perusahaan. Hingga saat ini, terhitung hutan pinus di Matteko sudah berpindah tangan ke 3 perusahaan, yakni PT Wigas (hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak 2007 hingga sekarang. PT Adimitra mengajukan permohonan izin penyadapan getah pinus kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Gowa kemudian mengeluarkan rekomendasi tentang izin penyadapan dengan Nomor: 503/026/Ekonomi. Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa kemudian menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dengan perjanjian kerja sama dengan PT Adimitra Pinus Utama dengan Nomor: 522.2/25/V/2007/Dishut pada tanggal 14 Mei 2007. PT Adimitra diberikan izin penyadapan hingga tahun 2018 mendatang. Ketika perusahaan yang diberi hak konsesi mulai masuk, masyarakat adat Matteko diminta bekerja sebagai tenaga penyadap dengan imingiming upah bulanan. Pada saat perusahaan mengajak masyarakat menyadap, metode yang digunakan sama dengan yang digunakan Dinas Kehutanan ketika mengajak masyarakat menanam pinus. Perusahaan mulanya mendekati tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang rencana penyadapan tersebut. Tanpa rasa keberatan, masyarakat, khususnya para perempuan mulai bekerja sebagai penyadap. Apalagi, mereka tidak hanya diiming-imingi gaji bulanan. Menurut Ibu Salmah, perusahaan menjanjikan bahwa warga yang bekerja sebagai penyadap diperbolehkan mengambil dahan pinus yang jatuh untuk kayu bakar. Sementara yang tidak mau menyadap, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena janji tersebut, Ibu Salmah, seperti juga halnya perempuanperempuan adat lainnya, bersedia bekerja sebagai penyadap. Apalagi, ia membayangkan gaji bulanan yang akan diperolehnya kelak. Biasanya, Ibu Salmah hanya membantu suaminya di sawah. Ketika penyadapan mulai dilakukan, ia dan suaminya menyadap getah bersama-sama. Mereka menyadap sambil tetap mengerjakan sawahnya. Di Matteko, penyadapan memang dilakukan secara berkelompok, bukan sendiri- sendiri. Masyarakat yang menyadap biasanya mengajak anggota keluarganya masing-masing. Sebab jika menyadap sendiri, hasilnya tidak seberapa. Betapa tidak, dalam sehari, setiap batang pohon pinus hanya bisa menghasilkan getah sebanyak kurang lebih 3 gram. Getah yang dihasilkan penyadap dikumpulkan dan ditimbang setiap 2 kali dalam sebulan. Oleh karena itu, jika penyadapan dilakukan secara berkelompok, hasilnya akan lebih banyak. Hal ini pula yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nuraeni. Ia menyadap getah pinus bersama 4 orang anaggota keluarganya yang lain. Ibu Nuraeni adalah salah seorang warga Matteko yang masih bertahan menjadi penyadap getah pinus. Tidak seperti Ibu Salmah yang akhirnya berhenti, Ibu Nuraeni terpaksa bertahan menyadap karena tidak ada pilihan sumber pendapatan tambahan lain. Dalam sebulan, Ibu Nuraeni bersama kelompoknya bisa menghasilkan Rp600 ribu. Gaji yang cukup minim tentu saja tidak lantas membuat penyadap puas. Mereka sadar bahwa gaji tersebut tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang mereka habiskan di dalam hutan pinus. Di sisi lain, pihak perusahaan juga ternyata tidak menepati janjinya kepada masyarakat untuk diberi izin mengambil kayu. Kenyataan yang ada, perusahaan malah menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat Matteko. Secara tidak langsung, pihak perusahaan turut mengawasi aktivitas masyarakat.
hutan
Kehutanan Produksi
63 2016 Perampasan Lahan Masyarakat Adat Marga Bulang Tengah Semangus Jauh sebelum merdeka Marga Bulang Tengah Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan telah mendiami wilayah adat mereka.
hutan
Kehutanan Produksi
64 2017 Wilayah adat Salaki dalam kawasan hutan Wilayah adat Salaki dijadikaan Hutan Lindung oleh Negara pada tahun 1999. Pemerintah beberapa kali memaksa mereaka untuk direlokasi (resetlement).
hutan
Kehutanan Produksi
65 2017 Desa dalam kawasan hutan Pemukiman dan kebun masyarakat (hutan adat) masuk dalam kawasan hutan sejak tahun 1999, sementara masyarakat telah lama berkebun di wilayahnya secara arif
hutan
Kehutanan Produksi
66 2017 Konflik Masyarakat Adat Anoi dengan Pemda Kab. Donggala Orang Anoi yang hidup di kaki gunung Sidole bagian Barat nerupakan penduduk asli Suku Kaili yang berdialek Rai (Kori). Tahun 1998, Pemda Kab. Donggala berencana memindahkan orang Anoi (resetlement) untuk perlindungan hutan.
hutan
Kehutanan Produksi
67 2017 Konflik Masyarakat Betegon dengan HPH PT. Kalhold Leluhur orang Betengon memberi nama mukim ini karena banykanya saguu berduri. Orang Betengon termasuk rumpun suku Dondo di Kab. Tolitoli. Tahun 1992 mulai terjadi konflik ketika HPH KALHOLD mulai menggusur pohon di hutan milik leluhur orang Betengon.
hutan
Kehutanan Produksi
68 2017 Perbuahan Status Kawasan Hutan dan Kontrak karya Tanah-tanah perkebunan tersebut sudah diusahakan/diupayakan oleh warga Anggasan sejak tahun 60-an (jama DI TII), dan secara massif menjadi areal perkebunan tetap pada awal 90-an. Namun situasi tersebut berubah ketika ada penetapan kawasan hutan pada tahun 1999, sehingga areal perkebunan tersebut berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Selain itu, ada juga izin Kontrak Karya (KK) pertambangan PT CPM/Rio Tinto yang keluar sejak tahun 1997 seluas 561.050 Ha, tersebar di wilayah Buol, Tolitoli, Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong.
hutan
Kehutanan Produksi
69 2014 Toba Pulp Lestari VS Masyarakat Adat Padumaan-Sipituhuta Konflik antara perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Tapanuli sudah berlangsung sekitar tiga dekade terakhir. Namun belum ada tanda-tanda akan meredanya konflik akut ini, mengingat be
hutan
Kehutanan Produksi
Displaying : 61 - 70 of 69 entries, Rows/page: