DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

201 2014 Hilangnya Hak Masyarakat Adat dayak Ma’anyan Mengelola sumber daya Alamnya Menurut pemerintah tanah/wilayah adat masyarakat adat Dayak Ma’ayan Janah Jari semua adalah milik negara, karena terbukti tanah masyarakat adat dipandang sebelah mata oleh pemerintah atau perusahaan. Penunjukan atau penetapan wilayah tersebut oleh pemerintah hanya dengan memberikan izin kepada perusahaan saja lalu dengan izin tersebut perusahaan menguasai wilayah atau tanah. Perubahan status tanah tersebut setelah investor masuk kewilayah Kampung Janah Jari. Dahulu Kampung (Tumpuk) adalah tanah yang di kelola bersama oleh masyarakat kampung, namun sekarang dikuasai oleh perusahaan. Alasan perusahaan pada waktu pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan adalah agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat kampung. Selain itu banyak lagi janji-janji yang diumbar oleh pihak perusahaan kepada masyarakat adat terkait dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyaraat. Kemudian janji-janji pihak perusahaan waktu itu adalah apabila ijin usaha selesai tanah akan dikembalikan kepada masyarakat ucap pimpinan perusahaan PT. Haspram ketika itu. Namun, kenyataannya sampai sekarang tanah masyarakat tetap dikuasai oleh perusahaan yang sudah berganti nama menjadi PT Polymers Kalimantan Plantation dan saat juga berubah nama PT Sendabi Indah Lestari. Ada beberapa konsesi yang masuk misalnya didalam areal perkebunan yang saat ini dikuasai oleh PT Sandabi Indah Lestari (SIL), yaitu banyaknya perijinan pertambangan yang masuk kedalam wilayah adat Janah Jari seperti PT Sinar Barito Global, PT Senamas Energy Mineral, PT REM, PT Alam Karunia Mineral, dan CV Karisma Jaya. Sekarang yang sudah melakukan penambangan adalah PT Sinar Barito Global, namun tidak dapat beroperasi karena bermasalah dengan PT Sendabi Indah Lestari yang disebabkan tumpang tindih perizinan. Perizinan yang masuk di Janah Jari untuk saat ini selain kebanyakan izin pertambangan yang diberikan oleh Mantan Bupati Barito Timur Drs. Zain Alkim. Izin yang diberikan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan. PT Haspram mulai beroperasi pada tahun 1988 sedangkan HGU yang terbit Pada tanggal 12 April 1995 dengan No : 25/HGU/2 BPN/1995 yang luas Wilayahnya 3306 ha atas Nama PT Polymer Kalimantan Plantation. Sedangkan pada saat Pemberian Balik Nama Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT Sendabi Indah Lestari No 366 pada 4 November Tahun 2011 dengan jumlah luasan areal HGU 5306,112 ha yang mana luasan ini melingkupi Kecamatan Awang, Patangkep Tutui dan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dan jumlah IUP PT Sendabi Indah Lestari areal 2000,112 ha.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
202 2008 konflik Plasma Masyarakat Desa kinjil dengan Pt. Bumitama Gunajaya Abadi
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
203 2014 Konflik Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae VS PT. Munte Waniq Jaya Perkasa Kampung Muara Tae adalah sebuah kampung yang berlokasi di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga Kampung Muara Tae sangat beragam, terdiri dari warga asli (Dayak Benuaq ada sekitar 30%) dan warga pendatang (Toraja, Batak dan Jawa sekitar 70%). Kampung Muara Tae menjadi Kampung Definitif pada tahun 2004 setelah di mekarkan dari Kampung Mancong. Kampung Muara Tae terdiri dari 4 empat) Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk 2.260 jiwa. Penduduk asli Kampung Muara Tae adalah suku Dayak Benuaq. Mata pencaharian asli penduduk kampung Muara Tae adalah berladang, memungut rotan, berburu, dan menyadap karet. Pada tahun 2011 PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP) terlibat masalah sengketa lahan dengan warga suku dayak Benuaq yang tinggal dari Muara Tae. Perusahaan itu membuldoser paksa lahan warga untuk pembukaan lahan kelapa sawit.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
204 2008 Konflik Plasma Masyarakat Desa Riam Durian dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
205 2008 Konflik Plasma Masyarakat Desa Sukajaya dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
206 2010 Konflik Masyarakat Sei Ahas dengan PT. Rezeki Alam Semesta Raya
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
207 2008 Perambahan Hutan Larangan Adat Suku Ampang Delapan Talang Mamak Oleh PT. Selantai Agro Lestari Konflik dipicu oleh perambahan hutan untuk perkebunan sawit di rimba pusaka Penyabungan dan Pangunaan pada 2004 terjadi hingga ke Sungai Tunu yang mengancam peninggalan leluhur Talang Mamak. PT SAL yang belum memiliki HGU sudah beroperasi seenaknya dan menggusur hutan adat yang menjadi tempat bergantung hidup masyarakat.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
208 2014 dianiaya di tanah leluhur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No.12 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, pada bagian ketentuan umum poin 10 disebutkan adanya kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Sekiranya ketentuan tersebut diterapkan, maka Masyarakat Adat Desa Semunying Jaya mungkin akan menerimanya, tetapi praktik perampasan lahan, penggusuran kampung, kebun, dan lahan pertanian masyarakat atas nama pembangunan serta terjadinya kriminalisasi tokoh masyarakat, rusaknya ekosistem, situs sejarah dan struktur sosial budaya masyarakat adat Semunying Jaya menyebabkan sering terjadi konflik vertikal dan horizontal yang tidak pernah diselesaikan dengan proporsional. Itulah sebabnya kasus Semunying Jaya menjadi fokus pembahasan utama di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Pertanyaan kritis muncul, mengapa berbagai regulasi yang dikeluarkan begitu mudah dibelokan untuk keuntungan pihak pengembang usaha perkebunan (dalam hal ini PT Ledo Lestari). Sepertinya pihak pengelola perkebunan telah menjadi buta mata dan hatinya sehingga tidak mau tahu jeritan dan penderitaan masyarakat adat sebagai petani perladangan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014, seperti dikemukakan oleh Pak Abulipah sebagai berikut: “PT Ledo Lestari di Semunying Jaya telah melakukan perampasan hak-hak atas tanah kami, dikatakan merampas karena lahan yang mereka rampas dan kerjakan merupakan lahan milik kesayangan warga kami Semunying Jaya. Lahan tersebut terus kami jaga dan bila lengah sehari saja ditinggalkan maka lahan tersebut sudah digusur perusahaan. pihak sawit menawarkan kompensasi paksa untuk lahan tersebut, bila menolak kompensasi, maka lahan tersebut diambil begitu saja. Sesungguhnya, kami tidak pernah rela menyerahkan lahan kami kepada perusahaan walaupun pada kenyataannya lahan tersebut telah ditumbuhi pohon sawit. Jangan dikira kami mau menjual tanah-tanah kami tersebut.” Tegas Abulipah dengan penuh keyakinan. Abulipah berkeyakinan bahwa akan ada masanya kejahatan itu akan dipatahkan oleh kebenaran.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
209 2005 Konflik Masyrakat Kemawen denga PT. Berjaya Agro Kalimantan
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
210 2014 Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada Konflik perebutan lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat SAD merupakan konflik lahan yang berkepanjangan. Resolusi sulit mencampai titik pangkal. Setiap konsesus berakhir dengan penghianatan ataupun kecurangan dari pihak perusahaan sehingga menimbulkan reaksi yang semakin keras dari masyarakat SAD Batin Sembilan. Perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (semula bernama PT Bangun Desa Utama/BDU) mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No. 46/SHSU DA/1986 berupa Hak Guna Usaha (HGU). Izin HGU PT AP tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 188.4/599 Tahun 1985 tentang pencadangan tanah seluas 40 ribu ha untuk PT BDU untuk penggunaan Proyek Perkebunan Sawit. Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU PT Asiatic Persada seluas 20 ribu ha, pada tahun 1987 Balai Inventarisasi Tata Guna Hutan mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa dari 40 ribu ha lahan yang dicadangkan untuk perkebunan PT Asiatic Persada, hanya sebesar 27.150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit perusahaan. Sementara itu, izin HGU yang sudah dikeluarkan satu tahun sebelumnya itu (1986), luasnya mencapai 20.000 ha. Saat status kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit tersebut, seluas 1.485 ha merupakan areal kerja HPH PT Tanjung Asa, sebesar 10.550 merupakan areal kerja HPH PT Rimba Makmur, dan sebesar 15.115 ha merupakan areal kerja HPH PT Asialog.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
Displaying : 201 - 210 of 228 entries, Rows/page: