Konflik Perkebunan PTPN VIII VS Desa Jatisari, Garut
Masyarakat penggarap yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yang menggarap diatas lahan Eks. HGU PTPN VIII Bunisari Lendra sejak tahun 1998 yang tergabung kedalam organisasi Serikat Petani Pasundan sangat khawatir dan takut karena PTPN VIII Bunisari Lendra melakukan pembabatan tanaman milik penggarap tersebut. Kronologis kejadian pembabatan yang dilakukan PTPN VIII Bunisari Lendra adalah sebagai berikut: Waktu Kejadian 14-15 April 2014 Pihak PTPN VIII Bunisari Lendra melakukan pembabatan terhadap tanaman pisang dan tanaman keras milik masyarakat yang berada diatas lahan Eks. HGU PTPN VIII Bunisari Lendra, lahan yang dibabat tanamannya tersebut milik 6 Orang masyarakat penggarap dengan luas lahan yang sudah di babat tanamannya seluas 3 Hektare hingga merusak 40 pohon, dan sekitar 1000 pohon pisang, menurut salah satu saksi yang bernama DD (Inisal) 35 Thn, pembabatan tersebut dilakukan oleh karyawan perkebunan PTPN VIII Bunisari Lendra dengan kawalan preman bayaran dan oknum aparat Brimob.
Eks-Perkebunan
Perkebunan
182
2007
Konflik Taman Nasional Gunung Gede Pangrango VS Desa Wates jaya dan Desa Pasir buncir, Bogor,
Masyarakat telah bermukim dan menetap sejak masa kolonial, sebagian besar bekerja menjadi buruh perkebunan jaman Belanda. Setelah kemerdekaan RI, masyarakat mulai menguasai dan menggarap lahan hutan; maka ada penggarap yang mengatakan telah menggarap lahannya sejak tahun 1945. Tahun 1978, Perum Perhutani mengusai lahan hutan Gunung Gede Pangrango menjadi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas, termasuk yang di wilayah Desa Watesjaya dan Pasirbuncir. Sejak adanya SK Menhut No.174/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan lalu Berita Acara Serah Terima No.002/BAST-HUKAMAS/III/2009 tanggal 6 Agustus 2009 menyatakan bahwa luas kawasan Perhutani yang diserahkan pada TNGGP adalah 7.655,03 ha sehingga total luas kawasan TNGGP adalah 22.851,03 ha. Maka lahan garapan masyarakat Desa Watesjaya dan Pasirbuncir pun diklaim masuk menjadi kawasan konservasi TNGGP sejak tahun 2009. Menurut pengakuan masyarakat, sejak tahun 2011 petugas kehutanan (polhut) TNGGP melarang masyarakat untuk menggarap lahan. Pada Juni 2015, disebarluaskan surat dari BBTNGGP mengenai Penghentian Penggarapan di Kawasan TNGGP. Surat disampaikan pada Kepala Desa di 3 kabupaten (total ada 64 desa meliputi Kab.Cianjur, Kab.Bogor dan Kab.Sukabumi). Adanya surat tersebut memancing reaksi keras masyarakat khususnya petani penggarap. Ada sekitar 200 petani penggarap di Desa Watesjaya dan Pasirbuncir. Hingga saat ini kasus ini belum diselesaikan, masyarakat merasa belum tenang untuk menggarap lahannya.
HPT
Hutan Produksi
Hutan Produksi
183
2007
Konflik Perkebunan PT. Lido Nirwana Parahyangan di Desa Watesjaya dan Desa Pasirbuncir,
Lahan perkebunan merupakan bekas perkebunan swasta milik asing yang telah dinasionalisasi oleh Pemerintah saat penyerahan kedaulatan Belanda ke Republik Indonesia. Pada tahun 1968-1971 perkebunan bernama Perusahaan Negara Perkebunan XI atau PNP XI (yang meliputi tanaman karet dan teh) dan semenjak tahun 1971 PNP XI berubah dengan nama Perseroan Terbatas Perkebunan XI atau PTP XI. Pada tanggal 11 maret 1996 PTP XI dilebur menjadi satu dengan PTP XII dan PTP XIII yang berada di Bandung dalam satu nama yaitu PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Ironisnya sebelum peleburan terjadi antara PTP XI, XII dan XIII menjadi PTPN VIII, ternyata telah terjadi oper alih lahan perkebunan menjadi lahan HGU (Hak Guna Usaha), milik beberapa perusahaan swasta nasional. PT. Pengembangan Agrowisata Prima (PT. PAP) menebang habis tanaman karet milik PTP XI dalam rangka pengambil alihan lahan seluas 680 Ha. PT. PAP membangun lapangan golf 18 holes (direncanakan hingga 32 holes) dan hotel Lido. PT. PAP memiliki anak perusahaan lain bernama PT. Lido Sarana Prima yang membeli tanah-tanah milik masyarakat untuk memperluas usaha bisnisnya.
Eks-Perkebunan
Perkebunan
184
2005
Konflik Perkebunan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (PTSKPI) VS Warga Desa Wonosari
Pada tahun 2005, tanah seluas 60 ha yg berada di wilayah Kawasan Konservasi Gunung Titi Akar dijadikan proyek pengembangan tanaman karet rakyat sebagai penyangga oleh Kantor Perkebunan Aceh Taming dengan dana yg bersumber dari APBD tahun 2005. Namun daerah ini, tahun 2007 sudah diperjualbelikan secara bawah tangan, kepada pihak PT Sinar Kaloy Perkasa Indo, seluas 195 Ha. Namun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Aceh Tamiang tidak mengambil tindakan (membiarkan). Pada tanggal 31 Oktober 2008, Dishutbun Aceh Tamiang mengeluarkan Rekomendasi Penambahan Lahan di Kawasan Konservasi Gunung Titi Akar, dengan surat nomor 522/2350/2008 dan SK BUPATI 1 Juni 2008 menerbitkan Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan Nomor 522/9187/2008 berikut mengesahkan peta lokasi, PT SKPI juga meminta rekomendasi ijin penambahan 200 hektar lahan yg berada di kawasan Konservasi Gunung Titi Akar tersebut. Sengketa warga Desa Wonosari dan PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo (Perusahaan HGU) terjadi sejak tahun 2008 sampai Oktober 2011, tidak ada penyelesaian konkrit oleh Pemda Aceh Tamiang, dalam hal ini Bupati, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta DPRK Aceh Tamiang dan telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Masih Nanok, padahal PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo telah memiliki HGU seluas 500 Ha (sebelumnya) SK HGU No. 24-HGU-BPN-RI-2007 tanggal 29 Mei 2007 tidak bermasalah dengan masyarakat
Perkebunan Karet
Perkebunan
185
1995
Konflik PT. Boswa Megalo Polis VS Masyrakat Desa Curek
Perusahaan yang bernama PT. Boswa Megalo Polis telah lama mendapat izin di daerah Provinsi Aceh, yaitu pada Tahun 1995. Berhubung Aceh tidak kondusif sehingga perusahaan ini tidak aktif. Setelah GAM ( gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Republik Indonesia menanda tangani MoU Helsinki pada tahun 2005 maka Provinsi Aceh secara perlahan-lahan kondusif dan keamanan dapat dikendalikan. PT. Boswa Megalo Polis yang telah memegang izin di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Jaya mulai beroperasi lagi : Pertama : PT. Boswa Megalo Polis menggarap Kebun Kelapa Sawit Di Desa Curek Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh Negara Indinesia dan Sekitarnya dengan dasar Izin HGU yang perusahaan tersebut kantongi. Sehingga Masyarakat Gampong / Desa Curek Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh memprotes keberadaan PT.Boswa Megalo Polis tersebut karena sumber Air yang terdapat di Gampong ( Desa) Curek yaitu Sungai Curek telah di cemari oleh PT tersebut sehingga bagi masyarakat sulit mendapat air bersih karena dialiri oleh tanah liat dan oli bekas ke dalam sungai tersebut
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
186
2017
Klaim Sepihak Wilayah Adat Masyarakat Adat Golat Simbolon dengan Pemerintahan Kabupaten Simosir Serta KLHK
Wilayah Adat Golat Simbolon yang terdiri dari Golat Barat dan Golat Jongong merupakan bagian dari Bius Si Tolu Hae Horbo (Simbolon, Naibaho dan Sitanggang). Berada di wilayah administrasi Desa Sijambur, Kecamatan Ronggur Ni Huta, Kabupaten Samosir. Namun, Wilayah adat mereka diklaim secara sepihak oleh pemerintahan Kabupaten Simosir dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Lindung. Kasus klaim secara sepeihak ini diawali ketika adanya program Kehutanan menanam serai di Desa Sijambur pada April 2017. Kegiatan ini kemudian mendapatkan penolakan oleh Bupati Samosir bekerjasama dengan Polres Samosir. Dari kejadian ini masyarakat baru mengetahui bahwa status wilayah adat yang diclaim sepihak oleh Negara sebagai Hutan Lindung. Dan di bualn yang sama Bupati Samosir melakukan sosialisasi mengenai kebakaran hutan, dalam hal ini masyarakat keberatan mengenai status wilayah adat yang diclaim sepihak oleh Negara. Dan berikutnya pada 2-4 Juni 2017, UPT kehutanan melakukan pengukuran, masyarakat tidak mengetahui tujuan kegiatan ini dan pengukuran ini tidak melibatkan masyarakat umum di Sijambur
Hutan Lindung
Hutan Lindung
187
2005
Konflik Masyarakat Adat Kampung Nagahulambu dengan PT Toba Pulp Lestari
Wilayah Adat Kampung Nagahulambu adalah bagian dari desa administrasi Desa Nagori Pondok Bulu, Kecamatan Dolok Pangaribuan, Kabupaten Simalungun. Meskipun berada di Kabupaten Simalungun, Nagahulambu masih merupakan bagian dari sub etnis Batak Toba. Dan untuk mempertahankan wilayah adatnya, masyarakat harus berjuang melawan perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Konflik perampasan tanah oleh PT TPL atas wilayah adat Nagahulambu mulai mencuat pada tahun 2005 saat PT TPL melakukan penebangan atas berbagai tanaman milik warga. Pada waktu itu, warga sangat ketakutan karena PT TPL selalu didampingi aparat (Brimob) dengan senjata lengkap. Bahkan Kepala Desa waktu itu membuat pengumuman di kampung agar warga tidak ke ladang. Namun ternyata tujuannya hanya untuk mengelabui warga agar PT TPL bebas melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman warga. Tanaman-tanaman seperti pohon-pohon alam yang berumur ratusan tahun, jengkol, petai, durian dan kopi, di bulldozer oleh PT TPL. Masyarakat berkali-kali memohon bahkan menyembah-nyembah pihak TPL agar tanaman-tanaman tersebut jangan dibuldozer, Namun diabaikan oleh pihak perusahaan
HPH
Hutan Produksi
188
1976
Konflik Agraria Masyarakat Horjokuncuran VS TNI
Tanah Desa Harjokuncaran berdasarkan SK DJA Nomor 190/Dja/1981 tanggal 1 Desember tahun 1981, menetapkan tanah verponding No 926, 752, 708, 7311,1290 dan 1311 sudah ditetapkan tanah yang Obyek Landerform. Berdasarkan SK tersebut tanah seharusnya didistribusikan kepada 2.525 KK kepada petani yang berada di Desa Harjokuncaran. Namun,pada 16 Januari 1970, ada Musyawarah Batu yang dihadiri oleh Muspika Kabupaten Malang, Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa Timur selaku ketua pertimbangan perkebunan, sekertaris Landreform tingkat I Jawa Timur, Muspika Kabupaten Malang, pengawasan pendaftaran tanah kabupaten Malang, pembantu Bupati KDH tingkat II kabupaten Malang dari Turen, Tri Tunggal kecamatan Sumbermanjing Wetan, Direksi Dwikora kesatuan VII dari Surabaya serta Administrator perkebunan Telogorojo tanpa kehadiran warga desa Harjokuncaran maupun kepala desa. Inti dari musyawarah tersebut bahwa tanah perkebunan yang menjadi ladang pertanian dan tempat tinggal penduduk harus kembali dalam kekuasaan perkebunan.
Perkebunan Karet
Perkebunan
189
1972
Konflik Masyarakat Adat Bius Hutaginjang dengan KLHK
Wilayah Adat Bius Hutaginjang. Dalam perjalananya wilayah adat Bius Huta Ginjang bergabung dengan wilayah adat Bius Tapian Nauli menjadi Desa Hutaginjang dimana Wilayah Bius Huta Ginjang masuk dalam Dusun II dan Dusun III di Desa Hutaginjang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Namun, saat ini wilayah adatnya diklaim secara sepihak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK mengklaim secara sepihak menjadi Kawasan Hutan Lindung.
Hutan Lindung
Hutan Lindung
190
2017
Perjuangan Masyarakat Desa Sei Hambawang Menuntut Hak Kebun Plasma kepada Perusahaan Sawit PT Surya Mas Cipta Perkasa dan PT BAFM
Pemberian hak plasma kepada warga desa Sei Hambawang Kecamatan Sebagau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dijanjikan oleh perusahaan. Saat 15 Agustus 2011 ada kesepakatan dari hasil rapat dari pemerintah daerah Pulang Pisau yang diwakili oleh Seketaris Daerah dan PT Surya Mas Cipta Perkasa yang diwakili oleh Kuasa Hukum dari Direktur PT SCP. Isi kesepakatan tersebut antara lain Pihak mediasi Kabupaten Pulang Pisau mengusulkan nilai ganti rugi sebesar Rp.500.000 per hektar atas tanah masyarakat yang diusahakan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Perusahaan akan segera menyelesaikan Pembuatan Kebun Masyarakat/Kebun Plasma, serta Perbaikan jalan dan jembatan kabupaten Pulang Pisau yang dilalui oleh perusahaan. Apabila pihak kedua tidak menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan maka proses selanjutnya kan diserahkan kepada masyarakat untuk selanjutnya di proses dengan ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku