Konflik warga 12 Desa di Kecamatan Mandiangin dengan PT Agronusa Alam Sejahtera
Ratusan warga Kecamatan Mandiangin yang berasal dari 12 desa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sarolangun pada hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2019. Mereka menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap persoalan konflik lahan mereka dengan PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS). PT AAS telah melakukan penggusuran terhadap lahan perkebunan karet serta telah menghilangkan barang bukti dengan melakukan pembakaran. Setidaknya lebih dari 1000 jiwa terdampak mengalami total kerugian sebanyak 250 milyar rupiah.
HTI
Hutan Produksi
112
2019
Penolakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir atas Aktivitas Pertambangan Timah di Perairan Bangka
Aksi penolakan terhadap tambang timah di pesisir Laut Bangka kembali pecah pada Desember untuk kesekian kalinya di tahun 2019. Kali ini dilakukan oleh masyarakat Pesisir Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sebanyak puluhan nelayan mengusir Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah Tbk di Perairan Matras. Dua KIP yang hendak menuju Pesisir Matras pun pergi berbalik arah.
Timah
Pertambangan
113
2019
Sengketa Tanah Adat Masyarakat Adat Tabi dengan PT. Bintang Mas
Pembangunan jembatan Holtekamp mengalami hambatan karena ada konflik klaim kepemilikan tanah dengan Masyarakat Adat Tabi.
jembatan
Infrastruktur
114
2019
PT. KSO Capitol Casagro Merampas Lahan Petani Galela
Akar persoalan sengketa tanah petani Galela dan perusahaan PT Capitol Casagro sekarang tidak terlepas dari sengketa tanah petani dengan perusahaan sebelumnya. pada tahun 1980 an petani Galela memiliki hak proyek kebun kelapa rakyat yang disepakati oleh pemerintah daerah, Dinas pertanian, dan bank BRI Tobelo. Tahun 1991 tanaman sudah panen dan saat itu juga masuk perusahaan PT Global Agronosa Indonesia dengan tujuan membebaskan tanah petani setempat dengan alasan akan dijadikan perkebunan pisang. Awalnya petani tidak mau menyerahkan tanahnya ke perusahaan. Namun akibat keterlibatan pihak keamanan TNI-Polri yang mempropagandakan bahwa petani Galela Anti Pancasila dan anti negara sehingga petani secara terpaksa menyerahkan tanahnya ke perusahaan.
Eks-Perkebunan
Perkebunan
115
2019
Konflik Tanah Adat Dayak Hibun dengan PT Mitra Austral Sejahtera
Konflik antara masyarakat Dayak Hibun Dusun Kerunang dan Dusun Entapang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Tuntutan mereka kepada PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS) untuk mengembalikan tanah adat seluas 1.462 hektar tidak pernah dikabulkan. Sampai pada Maret 2019 kemarin, salah satu masyarakat adat, Redatus Musa bersama dengan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menggelar konferensi pers agar pemerintah tidak memberikan izin dan mengesahkan upaya PT MAS yang menjual tanah masyarakat.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
116
2019
Konflik Warga Wasile Selatan dengan Perkebunan Sawit PT Dede Gandasuling di Halmahera Timur
Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Alinasi Masyarakat Wasile berunjuk rasa ke Kantor Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur pada 18 November 2019. Bersama warga, mereka mendesak pemerintah kecamatan untuk menolak kehadiran perkebunan sawit PT Dede Gandasuling (PT. DGS) yang berencana beroperasi di kebun kelapa, pala, dan cengkeh milik warga. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan respon terhadap sosialiasi yang dilakukan PT DGS pada 16-17 Oktober 2019 kepada lima desa terdampak, yaitu: Waijoi, Jikomoi, Loleba, Tanure, dan Yawal.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
117
2019
Penolakan Orang Mentawai terhadap HTI PT Biomass Andalan Energi
Koalisi Pembela HAM Sumatera Barat meminta kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk membatalkan izin IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi (PT BAE) pada Oktober 2019 sebagai respon atas terbitnya kembali izin PT BAE pada Desember 2018. Semula KLHK telah membatalkan izin tersebut melalui Dirjen PHPL pada Januari 2018. Izin baru tersebut didapatkan oleh PT BAE melalui proses Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Pengeluaran izin ini bukan hanya berpotensi menimbulkan konflik antara warga dengan perusahaan, tetapi juga konflik sosial antar suku di Mentawai.
HTI
Hutan Produksi
118
2019
Konflik antara warga Kabupaten Konawe Kepulauan dengan PT Gema Kreasi Persada, pertambangan
Sepanjang tahun 2019, PT GKP melakukan penerobosan lahan kebun warga di Pulau Wawonii. Pohon jambu mete, kelapa, pala, kakao dan pisang yang selama ini diusahakan warga hilang sia-sia. Lahan tersebut adalah lahan yang telah mereka kelola selama 30 tahun, dan mereka pun tidak pernah absen membayar pajak.
Nikel
Pertambangan
119
2020
Konflik Hutan Adat Laman Kinipan dengan Perkebunan Sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML)
Pada 25 Juli 2019 warga adat Laman Kinipan mengusir eksavator yang tengah membabat hutan mereka. PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML), perusahaan perkebunan sawit membabat hutan adat Laman Kinipan sejak 2018. Padahal, menurut penuturan ATR/BPN wilayah hutan adat Kinipan berada di luar HGU perusahaan tersebut.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
120
2020
Konflik Petani di 5 Kabupaten dengan PT WKS (Perusahaan Meracuni Tanaman Petani)
Konflik PT WKS dengan masyarakat sekitar areal konsesinya seakan tidak pernah berhenti. Pada April 2020 ketika Indonesia sedang dilanda darurat COVID-19 beredar video yang direkam oleh warga: seseorang yang mengaku sebagai kontraktor perusahaan menerbangkan drone yang kemudian menyemprotkan cairan putih ke lahan warga yang ditanami sawit, yang merupakan lahan adat masyarakat Dusun Pelayang Tebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Tanaman warga diracuni perusahaan.