Kriminalisasi 4 Buruh Panen Sawit oleh PT Daria Dharma Putra
4 buruh panen sawit Mukomuko yang dituduh mencuri sawit buntut dari konflik agraria dengan PT DDP
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
12
2022
Warga Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Unjuk Rasa di depan kantor Pemda tulang bawang dari 4 kecamatan atas sengketa tanah Umbul yang ada di lokasi PT. Sugar Group Company
Warga Tulang Bawang menuntut perusahaan gula terbesar di Lampung itu melakukan pengukuran ulang lahan dan mengembalikan lahan seluas 16.000 hektar milik warga
Perkebunan
Perkebunan
13
2017
Konflik Masyarakat Hukum Adat dengan PT ILP
Kepemilikan lahan PT Sugar Group Companies kembali menuai permasalahan. Kali ini menyangkut tudingan kepemilikan lahan milik masyarakat Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Melalui anak perusahaannya PT Indo Lampung Perkasa (ILP) dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM), PT Sugar Group dituduh telah melakukan penguasaan lahan tanpa izin masyarakat pemilik. Yakni dengan cara memasukan lahan milik masyarakat sebagai bagian kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT ILP dan PT ILCM.
Perkebunan
Perkebunan
14
2012
Pencaplokan Lahan Masyarakat Adat Kampung Mataram Ilir oleh PT BSSS
Masyarakat Adat Mataram Ilir menuntut pemberhentian kegiatan PT GPM dan PT BSSS di atas lahan masyarakat seluas 380 Ha, dan mengosongkan tanah tersebut dan mengembalikan tanah seluas 822 Ha kepada masyarakat adat Kampung Mataram Ilir
Perkebunan
Perkebunan
15
2021
Kriminalisasi Terhadap Serikat Tani Kumpeh di Kab.Muaro Jambi
Upaya kriminalisasi terhadap petani Serikat Tani Kumpeh telah berlangsung sejak Oktober 2021 dan berlanjut hingga Januari 2022. Petani bersama KPA Jambi terus mendorong pihak kepolisian untuk dapat berada di pihak petani sehingga pada 20 Januari 2022 pihak Polda Jambi mengeluarkan surat kesepakatan bahwa tidak akan ada penangkapan pada Serikat Tani Kumpeh
Para petani itu menuntut agar aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di kampung Sikamasean, Kecamatan Maiwa dihentikan. Terkait hal itu, massa mendesak untuk bertemu Bupati Enrekang, Muslimin Bando. Mereka menilai Bupati menutup mata terkait penggusuran lahan warga tersebut. Selain itu, massa menuntut agar Muslimin Bando mencabut rekomendasi Pemkab terhadap pihak PTPN XIV.
PTPN
Perkebunan
17
2021
Pro dan kontra pungutan atas pelimpahan HGU PT Rumpun Sari Antan
Serikat Tani Mandiri (STaM) dan KPA Wilayah Jawa Tengah pertanyakan tindakan PT. Rumpun Sari Anta (RSA) yang meminta pungutan kepada para petani terkait pelepasan tanah HGU mereka yang telah ditelantarkan
Pih.
ak perusahaan meminta ganti rugi pada masyarakat terhadap tanah HGU yang mau dilepaskan. Dengan nominal Rp.50 ribu per meter untuk tanah permukiman dan Rp.40 ribu per meter untuk tanah perkebunan atau sawah. Para kepala desa yang hadir juga mendukung hal tersebut
Perkebunan
Perkebunan
18
2017
Sengketa Tanah di Lampung, 4 Petani dan Pendeta Dibui
Kasus sengketa lahan milik petani dengan PT BNIL sudah berlangsung sejak 1991. Saat itu petani yang menduduki lahan transmigrasi dipaksa menyerahkan tanahnya kepada PT BNIL. Sepanjang perjuangan petani mendapatkan haknya, sudah ada 8 orang meninggal karena dibunuh, puluhan orang disiksa, dan belasan orang dikriminalisasi.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
19
2022
Konflik Tanah, Warga Desa Batulawang dijadikan Tameng Spekulan Tanah
Lembaga Bank Tanah lakukan penjualan tanah milik PT Maskapai Perkebunan Moelia (PT MPM) di Batulawang kepada investor gelap dengan menjanjikan SHM.
Eks-Perkebunan
Perkebunan
20
2022
Konflik Masyarakat Batui dan Tim Pokja Bentukan Pemda Banggai
Forum Petani Batui Lingkar Sawit (FPBLS) Batui mempertanyakan kinerja Tim Investigasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang menangani permasalahan mereka dengan PT. Sawindo yang dinilai lamban, bahkan tidak ada kejelasan.