Perampasan Tanah Warga untuk Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Magelang
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) berkehendak membangun bendungan di Desa Pasuruhan, Magelang dan sekitarnya. Kabarnya proyek ini akan mensupport debit air sebanyak 70% untuk Yogyakarta dengan rincian 1.100 liter/detik dan 30% sisanya untuk Kabupaten Magelang.
PLTA
Infrastruktur Energi Listrik
102
2019
Penyerobotan Lahan Warga oleh Perkebunan Karet PT Air Muring di Bengkulu Utara
Pada 31 Oktober 2019, 7 orang warga Kecamatan Ketahun mengadukan konsesi HGU PT Air Muring kepada BPN Bengkulu Utara. Mereka menuntut ganti rugi lahan warga yang berada di dalam konsesi PT Air Muring.
Perkebunan Karet
Perkebunan
103
2020
Kriminalisasi dan Ketidakadilan dalam perkara Bongku, Petani Masyarakat Adat Suku Sakai
Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal, warga RT 01/RW 02, Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Mandau, Bengkalis, Riau. Keseharian Bongku adalah bertani tradisional. Untuk menghidupi keluarganya bertanam Ubi Kayu, Bongku menanam Ubi Menggalo (Ubi Racun).
Berawal dari keinginan Bongku membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan Ubi Menggalo, Bongku menggarap lahan yang merupakan lahan atau tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Karena belum memiliki lahan sendiri, Bongku menebang sejumlah pohon eukaliptus dua hari berturut-turut.
Pada Hari Minggu, 3 November 2019, Bongku ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis.
HTI
Hutan Produksi
104
2020
Kriminalisasi Terhadap 4 Petani Kelapa Sawit di Desa Siambul, Batanggansal, Kabupaten Indragili Hulu, Riau
Indragiri Hulu, Pada 9 Juli 2020, empat petani Siambul yaitu Panta, Inel , Sihai , Hodi, mengalami tindak kekerasan (Penculikan) oleh preman PT Seberida Subur (PT SS) saat menjaga buah sawit hasil panen, kemudian ke-empat petani tersebut dibawa ke Polres In-Hu serta mengalami penahanan selama 1X24 Jam dan saat ini ke –empat petani tersebut dilepaskan dengan status sebagai saksi dan diharuskan untuk melakukan wajib lapor.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
105
2019
Penolakan Masyarakat Hukum Adat Awyu Terhadap Izin dan Keberadaan 7 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
Beberapa perusahaan perkebunan sawit mengancam hilangnya tanah atau tempat ritual adat suku awyu dan juga mengancam tempat sumber pencarian pangan untuk pemenuhan hidup dan mata pencarian masyarakat adat suku awyu
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
106
2019
Usaha Masyarakat Adat Sabuai dalam Mempertahankan Hutan dari Perusahaan CV Sumber Berkat Makmur
Puluhan warga Negeri Sabuai memprotes atas penyerobotan hutan adat dan dugaan pembalakan kayu di hutan Gunung Ahwale oleh perusahaan CV Sumber Berkat Makmur (SBM). Hal ini terjadi karena pihak perusahaan bersikeras dan tetap menerobos hutan adat. Oleh karena itu, aksi masyarakat semata-mata untuk membela hak-hak atas hutan dan gunung yang dirampas perusahaan. Hutan itu sangat sakral karena terdapat kuburan leluhur, bahkan lokasi itu adalah kampung lama warga Sabuai. Padahal warga Negeri Sabuai tak memberi izin perusahaan eksploitasi di hutan tersebut. Mereka hanya memberi tiga lahan, yakni, di Hutan Wasaba, Mayaram dan Ihatollus.
Hutan Produksi
Hutan Produksi
107
2019
Konflik warga 12 Desa di Kecamatan Mandiangin dengan PT Agronusa Alam Sejahtera
Ratusan warga Kecamatan Mandiangin yang berasal dari 12 desa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sarolangun pada hari anti korupsi sedunia 9 Desember 2019. Mereka menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap persoalan konflik lahan mereka dengan PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS). PT AAS telah melakukan penggusuran terhadap lahan perkebunan karet serta telah menghilangkan barang bukti dengan melakukan pembakaran. Setidaknya lebih dari 1000 jiwa terdampak mengalami total kerugian sebanyak 250 milyar rupiah.
HTI
Hutan Produksi
108
2019
Penolakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir atas Aktivitas Pertambangan Timah di Perairan Bangka
Aksi penolakan terhadap tambang timah di pesisir Laut Bangka kembali pecah pada Desember untuk kesekian kalinya di tahun 2019. Kali ini dilakukan oleh masyarakat Pesisir Matras, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sebanyak puluhan nelayan mengusir Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah Tbk di Perairan Matras. Dua KIP yang hendak menuju Pesisir Matras pun pergi berbalik arah.
Timah
Pertambangan
109
2019
Sengketa Tanah Adat Masyarakat Adat Tabi dengan PT. Bintang Mas
Pembangunan jembatan Holtekamp mengalami hambatan karena ada konflik klaim kepemilikan tanah dengan Masyarakat Adat Tabi.
jembatan
Infrastruktur
110
2019
PT. KSO Capitol Casagro Merampas Lahan Petani Galela
Akar persoalan sengketa tanah petani Galela dan perusahaan PT Capitol Casagro sekarang tidak terlepas dari sengketa tanah petani dengan perusahaan sebelumnya. pada tahun 1980 an petani Galela memiliki hak proyek kebun kelapa rakyat yang disepakati oleh pemerintah daerah, Dinas pertanian, dan bank BRI Tobelo. Tahun 1991 tanaman sudah panen dan saat itu juga masuk perusahaan PT Global Agronosa Indonesia dengan tujuan membebaskan tanah petani setempat dengan alasan akan dijadikan perkebunan pisang. Awalnya petani tidak mau menyerahkan tanahnya ke perusahaan. Namun akibat keterlibatan pihak keamanan TNI-Polri yang mempropagandakan bahwa petani Galela Anti Pancasila dan anti negara sehingga petani secara terpaksa menyerahkan tanahnya ke perusahaan.