DATA WILAYAH KELOLA
No. Tanggal Input Nama Wilayah Kelola Profil Jenis Wilayah Kelola Tahapan  
741 04-08-2017 Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam
Jambi 
Kab. Kerinci 
Berlatar sebuah hamparan hutan dan sawah, Darlismi Patih, lelaki yang menjabat sebagai Ketua Adat itu menjelaskan tentang kondisi desa mereka beberapa tahun yang lalu. Bahwa banjir besar pernah melanda desa mereka. Pungut Mudik, nama desanya. Wilayah ini terletak di cekungan bentang alam Kerinci Seblat. Letaknya berbatasan dengan kawasan konservasi, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Dari tahun 1999 masyarakat memang yang meminta kalau hutan adat ini perlu dicadangkan. Setelah melalui proses panjang baru pada tahun 2013, hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam disahkan oleh bupati (menjadi hutan adat). Hutan yang menjadi harapan masyarakat untuk sumber air bersih dan minum, untuk irigasi, menjaga dari bencana (longsor, erosi, dan banjir) dan sumber obat-obatan. Masyarakat paham ikhwal kawasan konservasi dengan versi mereka. Alas yang disebutkan oleh Darlismi memang terlihat mencolok dibanding kawasan hutan sekitarnya. Dari luar rimbanya masih bagus kerapatannya. Areal ini menurut Pemimpin Adat Pungut Mudik menjadi tempat tinggal bagi satwa seperti kijang, rusa, beruang, dan harimau sumatera. Luasnya mencapai 276 ha dan kebanyakan tumbuhannya didominasi oleh meranti, kemenyan, medang hijau, dan medang kuning. Serta Pinus Merkusii Strain Kerinci atau masyarakat mengenalnya dengan kayu sigi. Pohon ini merupakan endemis di Kerinci Seblat dan tidak bisa tumbuh di daerah lain. Aturan adat melarang bahwa hutan tersebut tidak boleh dikonversi menjadi kebun atau areal perladangan dan tidak boleh diambil pohonnya. Norma berlaku menyebutkan “barang siapa yang kedapatan mencuri kayu akan didenda 1,5 juta rupiah”. Boleh menebang pohon asalkan digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum, misalnya untuk pembuatan balai desa. Itu pun harus mengganti 1 pohon yang ditebang dengan menanam 10 bibit kayu yang sama. Meski sudah ditetapkan sebagai hutan adat, areal tersebut tetap diincar oleh perambah. Tetapi ancamannya berkurang dibandingkan dahulu sebelum ditetapkan. Sebagian besar perambah berasal dari luar desa. Untuk menjaga Jenggala dari serbuan pencuri, masyarakat Pungut Mudik selalu melakukan patroli minimal 3 bulan sekali. Satu tim patroli terdiri dari 15 orang. Selain patroli, mereka juga berjaga-jaga ketika ada kabar perambah masuk ke dalam hutan. Biasanya warga akan memberikan informasi jika ada perambah yang muncul. Mereka saling bekerjasama untuk menjaga hutan. Hutan Adat Penetapan Hak
742 04-08-2017 Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan
Jambi 
Kab. Kerinci 
Berlatar sebuah hamparan hutan dan sawah, Darlismi Patih, lelaki yang menjabat sebagai Ketua Adat itu menjelaskan tentang kondisi desa mereka beberapa tahun yang lalu. Bahwa banjir besar pernah melanda desa mereka. Pungut Mudik, nama desanya. Wilayah ini terletak di cekungan bentang alam Kerinci Seblat. Letaknya berbatasan dengan kawasan konservasi, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). “Dari tahun 1999 masyarakat memang yang meminta kalau hutan adat ini perlu dicadangkan. Setelah melalui proses panjang baru pada tahun 2013, hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam disahkan oleh bupati (menjadi hutan adat)” jelas Darlismi Patih. Hutan yang menjadi harapan masyarakat untuk sumber air bersih dan minum, untuk irigasi, menjaga dari bencana (longsor, erosi, dan banjir) dan sumber obat-obatan. Masyarakat paham ikhwal kawasan konservasi dengan versi mereka. Alas yang disebutkan oleh Darlismi memang terlihat mencolok dibanding kawasan hutan sekitarnya. Dari luar rimbanya masih bagus kerapatannya. Areal ini menurut Pemimpin Adat Pungut Mudik menjadi tempat tinggal bagi satwa seperti kijang, rusa, beruang, dan harimau sumatera. Luasnya mencapai 276 ha dan kebanyakan tumbuhannya didominasi oleh meranti, kemenyan, medang hijau, dan medang kuning. Serta Pinus Merkusii Strain Kerinci atau masyarakat mengenalnya dengan kayu sigi. Pohon ini merupakan endemis di Kerinci Seblat dan tidak bisa tumbuh di daerah lain. Aturan adat melarang bahwa hutan tersebut tidak boleh dikonversi menjadi kebun atau areal perladangan dan tidak boleh diambil pohonnya. Norma berlaku menyebutkan “barang siapa yang kedapatan mencuri kayu akan didenda 1,5 juta rupiah”. Boleh menebang pohon asalkan digunakan untuk kebutuhan masyarakat umum, misalnya untuk pembuatan balai desa. Itu pun harus mengganti 1 pohon yang ditebang dengan menanam 10 bibit kayu yang sama. Meski sudah ditetapkan sebagai hutan adat, areal tersebut tetap diincar oleh perambah. Tetapi ancamannya berkurang dibandingkan dahulu sebelum ditetapkan. Sebagian besar perambah berasal dari luar desa. Untuk menjaga Jenggala dari serbuan pencuri, masyarakat Pungut Mudik selalu melakukan patroli minimal 3 bulan sekali. Satu tim patroli terdiri dari 15 orang. Selain patroli, mereka juga berjaga-jaga ketika ada kabar perambah masuk ke dalam hutan. Biasanya warga akan memberikan informasi jika ada perambah yang muncul. Mereka saling bekerjasama untuk menjaga hutan. Hutan Adat Penetapan Hak
743 04-08-2017 Hutan Adat Marga Serampas
Jambi 
Kab. Merangin 
Marga Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai. Sangat sedikit sekali literatur mengenai asal usul Marga Serampas yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Penelusuran mengenai marga ini diperoleh bedasarkan cerita turun-temurun yang beredar dimasyarakat setempat. Serampas yang kita kenal selama ini diambil dari nama sungai yaitu Sungai Serampas/Serampu. Di abad XI keberadaan nenek moyang serampas/serampu sudah ada jauh sebelum datangnya orang-orang dari kerajaan dari Jawa dan Minangkabau. Pada saat itu masyarakat serampu masih menganut kepercayaan atau animisme dan pada saat itu juga tumbuh suatu pemerintahan yang bernama Kerajaan Manjuto atau nan tigo kaum yang berpusat di Bukit Atap. Adapun tiga kerajaan yang termasuk dalam Nan Tigo Kaum adalah kerajaan di Pulau Sangkar yang dipimpin oleh Depati Rejo Talang, di Tanjung Kasri dipimpin oleh Depati Segindo Balak dan di Koto Tapus dipimpin oleh Depati Koto Dewo. Dalam masa itu kehidupan masyarakat Serampu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan hasil kehutanan. Kemudian setelah masuknya kerajaan dari Jawa dan Minangkabau, pada saat itulah berkembang agama Hindu dan pola hidup masyarakat berubah menjadi berkebun dan berdagang. Untuk daerah Serampas terpusat di Tanjung Kasri (Renah Kemumu) yang pada saat itu terdapat 28 dusun. Wilayah Serampas terbagi dalam tiga wilayah yang merupakan keturunan langsung dari Segindo Balak antara lain Nenek Puti Segindo Mersik yang mendiami Renah Kemumu, Nenek Puti Selindung Bulan yang mendiami Tanjung Kaseri dan Nenek Puti Senialus yang mendiami Renah Alai. Untuk fungsi pemerintahan wilayah adat Serampas dipimpin oleh Depati Seribumi Puti Pemuncak Alam serampas dan dibawahnya terdapat depati Pulang Jawa di Renah Kemumu, depati Singo Negaro di Tanjung Kasri dan depati Karti Mudo Menggalo di Renah Alai. Untuk depati Karti Mudo Menggalo terdapat depati bawahannyaantara lain Depati Seniudo, Depati Payung, Depati Singo rajo, Depati kartau, Depati Siba. Konflik mengenai kawasan di wilayah Serampas sejauh ini minim terjadi. Hal ini didasari ketatnya aturan adat yang dipakai oleh Serampas dan aturan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Untuk pengawasan dan penjagaan wilayah adat Serampas memiliki suatu kearifan lokal antara lain dengan mengatur larangan bagi masyarakat Serampas untuk membawa masuk “orang selatan” baik melalui pernikahan maupun dijadikan sebagai buruh pertanian. Apabila ada warga yang melanggarnya, maka sanksi adat akan dikenakan. Sanksi tersebutberupa pengusiran dari wilayah Serampas. Riset ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Serampas telah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang termaktub dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka sangat layak jika Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Serampas melalui kebijakan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki pengalaman baik dalam mengakui keberadaan hutan adat dalam wilayah Kabupaten Merangin. Hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengembangkan kebijakan daerah yang lebih luas dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat beserta dengan wilayah adatnya. Oleh karenanya, peraturan bupati akan menjadi sangat relevan untuk memberikan alternatif kebijakan yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat dalam satu wilayah yuridiksi kabupaten. Hutan Adat Penetapan Hak
744 03-08-2017 Hutan Adat Bukit Tinggi
Jambi 
Kab. Kerinci 
Hutan adat Bukit tinggai desa sungai deras kecamatan air hangat timur memikiki luar 41,27 Hektar, Setiap masyarakat adat memiliki tradisi dan nilai-nilai lokal tersendiri terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan hutan, begitupula dengan hutan adat Bukit tinggai Desa sungai deras. Nilai ini menjadi kebanggaan, tetap dipakai dari masa ke masa. Masing-masing masyarakat adat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, hal ini menunjukkan keberagaman adat, budaya serta tradisi masyarakat adat yang terdapat di Indonesia. Keberagaman itu juga ditemukan dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Seperti di kawasan hutan adat bukit tinggai ini memiliki model-model kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan segala isinya Sebut Saja Pantangan adat yang ada di desa sungai deras kecamatan air hangat timur, Hutan adat Bukit Tinggi dikenal ditengah masyarakat dengan imbo larangan “ kelestarian dan keberlangsungan hutan adat senang tiasa dijaga oleh setiap warga masyarakat setempat, imbo larangan merupakan hutan yang masyarakatnya tidak boleh menebang apa saja yang ada didalamnya”. Dengan adanya karakteristik yang bermacam macam ini tentunya menumbuhkan strategi bagi masyarakat setempat dan lembaga swadaya yang berkompenten mengelola dan melestariakan hutan adat. Hutan hak adat bukit tingai mempunyai sistem pengelolaan yang baik dikenal dengan kelembagaan adat didesa sungai deras kecamatan air hangat timur, ketua lembaga adat hutan adat bukit tinggai, Suhirman Mangku merupakan ketua kerapatan adat ia mengatakan berkenaan stategi yang akan dilakukann oleh para pengelola hutan hak adat bukit tingai dengan berbagai strategi yang akan dilakukan apalagi pasca dikeluarkannya Surat bahagia dari Presiden RI Joko widodo, ada beberapa pola Strategi yang akan ia gunakan dalam penggelolaan hutan adat, diantaranya, hutan adat yang di jaga oleh segenap warga desa sungai deras merupakan hutan larangan yang setiap warganya dilarang untuk melakukan penebangan untuk itu dengan luas yang besar pihak kerapatan adat akan menggelar patrol kesetiap penjuru hutan guna mengatasi dan meminimalisir ada nya penebangan liar diseputaran hutan hak adat bukit tingai apalagi pasca tahun 2003 pernah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh kerapatan adat terhadap warga yang melakukan penebangan dengan itu penting baginya sebagai objek pengawasan yang dilakukan oleh setiap warganya, dan dengan upaya pengawasan yang maksimal penting kiranya dibentuk sebuah pos penjagaan bagi pengelola hutan adat, dengan keikutsertaan lembaga-lembaga pemerhati hutan dengan menyelenggarakan pembibitan pohon yang bermamfaat. Hutan adat bukit tinggai merupakan sumber keberlangsungan ekosistem didalamnya pengelola juga mengharapakan kepada setiap masyarakatnya untuk bersama-sama menjaga dan untuk pemerintahan daerah kabupaten kernci terutama untuk lebih memperhatikan hutan hak adat bukit tingai yang merupakan sumber keberlangsungan hayati, dan sukirman juga mengharapakan agar segenap pengelola hutan data untuk bagu membahu dalam pelestarian hutan. Sebagai masyarakat yang bergerak dibidang pelestarian hutan adat tentunya mempunya strategi tersendiri dalam mencapai target yang telah di programkan pemerintah baik daerah maupun pusat. Target pencapaian itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelestarian hutan adat di Desa sungai deras kabupaten kerinci. Hutan Adat Penetapan Hak
745 03-08-2017 Hutan Adat Kasepuhan Karang
Banten 
Kab. Lebak 
Letak Kasepuhan Karang dapat dibilang agak jauh, sekitar 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung dengan kondisi jalan beraspal dan sebagian berbatu. Di Kasepuhan Karang terdapat beberapa sungai yang memiliki peran penting penunjang kehidupan masyarakat untuk kegiatan 1 Hasil Pemetaan Partisipatif (2014), luas Desa Jagaraksa mencapai 1081,286 ha bersawah, kolam dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus. Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Cikamarung, Cimapag, Cipondok Aki, Cibedug, Cilunglum, Cikadu dan Cibaro. Jenis ikan, yang ditemukan di sungai-sungai di kasepuhan ini adalah lele, beunteur, regis, udang, sarompet, kehkel, bogo dan manyeng. Umumnya lahan pemukiman (lembur) dan sebagian lahan pertanian sudah memiliki bukti tertulis yang tertera dalam buku letter C yaitu Buku pendaftaran tanah sebagai dasar dari penerbitan Girik yang kemudian diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sebagian lahan pertanian masyarakat Kasepuhan Karang atau lahan cawisan ada yang masuk dalam klaim Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Masyarakat umumnya menyebut lahan tersebut dengan lahan garapan (anu digarap ku masyarakat). Hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi RMI (2014) menegaskan bahwa dari luas Kasepuhan Karang yang mencapai 388,572 ha, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang diklaim sebagai kawasan TNGHS, yakni mencapai 167,625 ha. Dalam sistem tata guna lahan masyarakat Kasepuhan Karang masih mengakui areal kawasan yang harus dilindungi secara komunal. Masyarakat Kasepuhan Karang menyebut wilayah tersebut dengan istilah Aub Lembur. Aub Lembur adalah kawasan yang dijadikan sebagai sumber mata air dan dianggap keramat bagi masyarakat kasepuhan, termasuk dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktifitas seperti menebang pohon atau memanfatkan hasil hutan berupa kayu. Kawasan lainnya yang dianggap sakral adalah leuweung kolot/Paniisan (secara harfiah berarti tempat istirahat). Paniisan memiliki fungsi sebagai tempat istirahat, baik yang dimaksud sebagai tempat kasepuhan beristirahat maupun dalam kerangka mengistirahatkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan, karena kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang. Seperti yang tertuang dalam filosofinya “Salamet ku Peso, bersih ku Cai“—Pisau memberikan kehidupan dan Air memberikan kebersihan diri. Dengan kata lain filosofi tersebut memiliki makna warga Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam setiap keadaan apa pun. Namun jikalau terjadi kesalahan bersegeralah untuk membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Artinya, apa yang diambil, harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam. Secara umum, bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya alam di Kasepuhan Karang terbagi menjadi tiga hal, yaitu: hutan, kebun dan sawah. Dalam konteks kebijakan daerah Kabupaten Lebak, pengakuan masyarakat hukum adat dijamin melalui beberapa peraturanperaturan daerah, seperti tentang Masyarakat Baduy yang tertuang dalam Perda No. 13 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengem-bangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Lalu ada Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak ULayat Masyarakat Baduy. Tidak hanya dalam bentuk Perda, Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK Bupati Lebak tentang perlindungan masyarakat adat kasepuhan di Kabupaten Lebak, yaitu lewat SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak, yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/ Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kase-puhan di dalamnya. Ke-17 kasepuhan tersebut adalah Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang dan Babakanrabig. Kelompok tersebut merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan sumberdaya hutan serta memiliki aturan yang telah dijalankan secara turun temurun. Hutan Adat Penetapan Hak
746 03-08-2017 Hutan Adat Wana Posangke
Sulawesi Tengah 
Kab. Morowali Utara 
Asal usul tau taa Wana berasal dari sebuh tempat bernama Tundantane yang kini masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Dari tempat itulah manusia pertama turun dari langit menuju bumi kuasa Pue (tuhan). manusia pertama itu bernama Pololosong yang memiliki adik bernama Banggai yang dipercaya kemudian hari menjadi raja Banggai. Dari keturunan itu, lalu mereka menyebar mengikuti gerak perladangan berpindah ke arah Banggai disebut Burangas, dan Kayu Marangka. dan Kayupoli, hingga sepanjang aliran sungai Salato. Sungai memiliki peran penting menjadi lalu lintas mereka. Sub etnik yang tinggal sepanjang aliran sungai Salato itu yang seringkali diberi nama Posangke. alam tuturan orang Taa di Posangke, umumnya mempercayai bahwa pada dasarnya masyarakat Taa, terutama di empat Lipu yakni. Salisarao, Viyautiro. Sumbol dan Puumbatu, berasal dari Posangke. Mereka percaya pada tuturan sejarah yang menceritakan: bahwa dahulu kala di Posangke itu hidup dua orang pria yang bersaudara. Saudara kakak memlliki kepercayaan halaik sedangkan yang adik beragama islam sehingga mereka membt.iat satu perjanjian bahwa diantara mereka tidak boleh saling mempengaruhi keturunannya. Biarkanlah mereka memilih kepercayaan masing-masing. Peranjian ini dilambangkan dengan pohon bambu yang mereka tanam bersama-sama. Pohon bambu sang kakak adalah pohon balo fuyu (bulu tul) sedangkan sang adik menanam balo kojo bambu jaha. Dalam kesepakatan itu, dibuat suatu sumpah 'karma' apabila diantara mereka ada yang memaksakan agamanya, maka kelak, pohon yang mereka tanam akan mati. Sampai saat ini pohon yang ditanam itu masih tumbuh dan biasanya menjadi tempat mereka untuk meminta pertolongan apabila ada semacam ancaman terhadap lipu. Biasanya mereka akan datang membuat ritual dan memohon bantuan. Menurut kepercayaan orang Taa, dulu sebelum melakukan perang, dua orang bersaudara inilah yang lebih dulu perang (maju) untuk membantu mereka itu sebabnya mereka harus menjaga tempat tersebut. Tempat ini menjadi tempat yang sakral bagi komunitas Tau To Posangke. Himpunan bambu sangat lebat dan besar tapi tidak boleh ada yang mengambiI bambu tersebut, Apabila ada yang berani mengambil dan tidak mengembalikannya, maka orang tersebut dan keluarganya akan jatuh sakit. Mereka percaya ada roh yang menjaga tempat adalah dulu orang yang dipercaya darahnya putih seperti pulut kayu Namanya tau mokole buya raanya, tidak lain adalah pemimpin orang Tea di masa lalu. Tapi turunan dari orang tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut mereka pohon bambu sang kakak (halaik) sudah sedikit karena sudah banyak dari mereka yang meninggal dan berpindah agama. Seisin tuturan Posangke, mereka juga mempunyai sejarah tentang Fyautiro, Salisarao, Pumbatu dan Sumbol. Nama Salisarao misalnya, berasal atau diambil dari nama seorang pemuda bemama Sali yang selalu memakan UvuSarao (buah pinang). Fyautiro artinya lubang besar atau dalam yang dasarnya tidak kelihatan. Bisa juga disebut atau goa besar yang pintu luarnya terdapat batu menyerupai badan manusia. Mereka percaya bahwa di masa lalu, patung yang dimaksud adalah adalah sebuah keluarga oleh karena suatu peranjian sehingga dikutuk dan menjadi patung. Selain itu, juga terdapat viaukamborang, yaitu patung seorang gadis. Sedangkan nama pumbatu diambil letak lipu tersebut. Puumbatu artinya air yang keluar dari dalam batu. Hutan Adat Penetapan Hak
747 02-08-2017 Hutan Adat Ammatoa Kajang
Sulawesi Selatan 
Kab. Bulukumba 
Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu Komunitas Adat yang tinggal di wilayah adatnya secara turun temurun, tepatnya di Kecamatan Kajang, Kab. Bulukumba. Daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur yang harus dijaga dan mereka menyebutnya ‘Tana Toa’ atau Kampung Tua. Luas wilayah adat Ammatoa Kajang 22.592,87 Ha dengan kondisi perbukitan. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Utara dengan Kabupaten Sinjai dan sebelah Selatan dengan Desa Jojjolo, Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa. Masyarakatnya lebih dikenal dengan nama masyarakat adat Ammatoa Kajang. Ammatoa adalah sebutan bagi peimimpin adat mereka yang diperoleh secara turun temurun. ‘Amma’ artinya Bapak, sedangkan ‘Toa’ berarti yang di Tuakan. Masyarakat adat Ammatoa Kajang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ‘Rilalang Embayya’ (Tanah Kamase-masea) lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam yang dikenal sebagai Kawasan Adat Ammatoa dan ‘Ipantarang Embayya’ (Tanah Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar. Meskipun terbagi menjadi dua wilayah, tidak ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Sejak dulu hingga sekarang, mereka selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur. Berdasarkan ajaran leluhur, masyarakat adat Ammatoa Kajang harus selalu menjaga keseimbangan hidup dengan alam dan para leluhur. Sejarah asal-usul masyarakat adat Ammatoa Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan To Manurung ri Kajang sebagai Tau Mariolo, manusia pertama di Kajang yang menjadi Ammatoa pertama, pemimpin (adat) pertama masyarakat adat Kajang. Terdapat banyak versi dari mitologi tersebut baik yang dikisahkan oleh Ammatoa dan pengurus adat, tokoh-tokoh masyarakat. Wilayah masyarakat adat Ammatoa Kajang berawal dari gundukan tanah yang menyembul diantara air, dikenal sebagai tombolo. Tanah tersebut kemudian melebar seiring perkembangan waktu dan perkembangan manusia yang menghuninya. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang mempercayai bahwa Ammatoa pertama menunggangi Koajang atau Akkoajang (burung Rajawali) di possi tanayya, tempat pertama menetap. Dari istrinya yang disebut dengan Ando atau Anrongta, Ammatoa pertama memiliki lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki, yaitu Dalanjo ri Balagana, Dangempa ri Tuli, Damangung Salam ri Balambina, Dakodo ri Sobbu dan Tamutung ri Sobbu. Diceritakan pula bahwa lima anak tersebut dikenal sebagai lima Gallarang, yaitu Galla’Pantama, Galla’ Anjuru, Galla’ Kajang, Galla’ Puto dan Galla Lombok. Masing-masing anak memerintah di satu wilayah di Kajang. Setelah memiliki lima keturunan, To Manurung dipercaya sesungguhnya masih hidup, tetapi menghilang (assajang) yang secara kasat mata tidak dapat dilihat lagi, allinrung, hanya dapat dilihat dengan “mata bathin”. (Adhan 2015) Nama kajang memiliki kaitan erat dengan burung koajang, akkoajang, dan assajang itu. Dikisahkan pula bahwa asal-usul Ammatoa berkaitan dengan kisah Datu Manila, putri kerajaan Luwu yang menikah denganGalla’ Puto. Maskawin (sunrang) pernikahannya berupa tanah di daerah Gallarang Puto’, bagian pesisir timur possi’ tana (pusat bumi) Kajang. Mereka mempunyai anakyang disebut Tau Kentarang, orang yang bercahaya ibarat bulan purnama. Dari Tau Kentarang inilah lahir Ammatoa, diantaranya ialah Bohe Ta’bo, Puto’ Sampo ri Pangi, Puto’ Palli ri Tambolo, Soba ri Tambolo, Puto’ Sembang, Puto’ Cacong, danPuto’ Nyonya. (Adhan 2005) Kisah kemunculan Ammatoa juga diungkapkan dalam kisah putri Batara Daeng ri Langi yang muncul dari seruas bambu (pettung). Putri tersebut kemudian menikah dengan Tamparang Daeng Maloang atau Tau Ala Lembang Lohe yang telah beristriPu’binanga yang mandul. Dari isteri kedua lahirlah Tau Kale Bojo,Tau Sapa Lilana, Tau Tentaya Matanna, dan Tau Kadatili Simbolenna. Anak kedua, Tau Sapa Lilana,merupakan pemula dalam silsilah karaeng Kajang atau Karaeng Ilau di Possi Tana yang mewarisi kemampuan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur mereka yang disebut Pasang ri Kajang. Anak keempat,Tau Kadatili Simbolenna, dipercaya setelah menghilang bersama ibunya, kemudian turun di Tukku Bassi-Gowa. Di sana dia dinobatkan menjadi raja oleh Bate Salapang (sembilan wilayah kekuasaan) dibawah pimpinan Paccalaya. Sejak dahulu kala masyarakat adat Ammatoa Kajang hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar di berbagai tempat. Sejarah wilayah adat Kajang dibuktikan dengan adanya warga masyarakat yang berpakaian hitam yang menyebar dalam“Sulapa Appa”, segi empat batas wilayah adat. Batas batas tersebut melintasi Batu nilamung, Batu Kincing, Tana Illi, Tukasi, Batu Lapisi, Bukia, Pallangisang, Tanuntung, Pulau Sembilan, Laha Laha, Tallu Limpoa dan Rarang Ejayya (data Tim terpadu penyusun Ranperda Pengakuan Masyarakat adat Ammatoa Kajang) Struktur kelembagaan adat Ammatoa Kajang disebut dengan “Pangngadakkang” (struktur adat). Dalam struktur kelembagaan adat, mengenai peran dan fungsi lembaga adat bersumber dari Pasang Ri Kajang. Dalam susunan kelembagaan Adat Ammatoa Kajang, Ammatoa ditempatkan sebagai puncak pimpinan dalam adat dan pemerintahan, yang dibawahnya ada yang disebut Anrong yang terdiri dari dua pejabat, yakni Anrong ta ri Pangi dan Anrong ta ri Bongkina. Kelembagaan adat masyarakat Ammatoa Kajang memiliki struktur cukup besar. kelembagaan adat Ammatoa Kajang terdiri dari: 1. Ammatoa 2. Anrongta Baku’ Toayya (Anrongta Ri Pangi) dan Anrongta Baku’ Loloa (Anrongta Ri Bongkina) 3. Ada’ Lima ri Tana Kekea : (Galla Pantama, Galla Lombo’, Galla Malleleng, Galla Kajang, Galla Puto) 4. Ada’ Lima ri Tanah Lohea : (Galla Ganta’, Galla Sangkala, Galla Sapa, Galla Bantalang, Galla Anjuru’, Tu Toa Sangkala) 5. Karaeng Tallua : (Labbiria, Sullehatang, Anak Karaeng) 6. Tutoa : (Tutoa Sangkala, Tutoa Ganta) 7. Ada’ Bali Butta : (Galla Jo’jjolo’, Galla Pattongko’) 8. Kali Kajang 9. Kadaha’ 10. Lompo Karaeng 11. Lompo Ada’ : (Sandro Kajang, Androng Guru) Hutan Adat Penetapan Hak
748 09-05-2017 Hutan Keramat Sungai Sijernih, Suku Ampang Delapan
Riau 
Kab. Indragiri Hulu 
Hutan Adat
749 09-05-2017 Hutan Lindung Adat Anak Talang
Riau 
Kab. Indragiri Hulu 
Hutan Adat Usulan
750 09-05-2017 Hutan Larangan Adat Koto Lamo
Riau 
Kab. Kampar 
Hutan Adat Usulan
Displaying : 741 - 750 of 763 entries, Rows/page: