Tanah-tanah untuk perkebunan warga Panii kini bertumpang tindih dengan kawasan hutan, karena sejak tahun 2012 telah ada peletakan batas kawasan hutan oleh pemerintah (tata batas kawasan). Luas wilayah adminsitratif Panii lebih dari 7.000 Ha, di mana sekitar 2.000 Ha rencananya (tahun 2016) diajukan untuk skema Hutan Desa (HD). Namun KLHK menolak usulan ini karena ada izin konsesi (IUPHHK-HA) PT Taman Hutan Asri yang tumpang tindih dengan usulan HD. AKhirnya, Pemdes dan warga (Maret 2017) menyepakati untuk mendorong Skema TORA di Kawasan Hutan untuk penyelamatan kebun warga.
Tanah Objek Reforma Agraria
Usulan
222
28-04-2017
UPT Bayang Sulawesi Tengah Kab. Donggala
Lokasi Trans dihuni bulan November 2004, dengan luas lahan 800 Ha. Jumlah transmigrasi 300 KK, di mana 100 KK dari Pulau Jawa, serta 200 KK dari lokal Sulteng. Sampai tahun 2016, warga trans belum memperoleh legalitas atas tanah yang mereka tempati, karena alasan bahwa BPN ketika itu belum mau melakukan sertfikasi aset transmigrasi karena merupakan kawasan hutan.
Kini yang memilih menetap di lokasi tersebut 36 KK, selebihnya menyebar ke berbagai tempat di Sulteng, serta kembali ke Jawa. Alasan mereka berpindah ke tempat lainkarena ketidak jelasan status tanah transmigrasi yang mereka tempati, serta infrtastruktur layanan dasar seperti akses jalan, sarana pendidikan dan kesehatan.
Tanah Objek Reforma Agraria
Usulan
223
07-04-2017
Piondo Sulawesi Tengah Kab. Banggai
Desa Transmigrasi tahun 1980-an. Masalah agraria yang terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) sebagai pihak yang melaksanakan program Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan alas hukum Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 146/kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996 seluas 13.400 Hektar. PT BHP melanggar hukum karena melaksanakan program itu menyerobot tanah masyarakat yang bersetifikat, dan kemudian sama sekali tidak beroperasi sejak tahun 2000, lantas pada tahun 2006 mengalih fungsi kawasan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin
Tanah Objek Reforma Agraria
Rekomendasi
224
07-04-2017
Bukit Jaya Sulawesi Tengah Kab. Banggai
Desa Transmigrasi tahun 1980-an. Masalah agraria yang terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan PT Berkat Hutan Pusaka (BHP) sebagai pihak yang melaksanakan program Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan alas hukum Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 146/kpts-II/1996 tanggal 4 April 1996 seluas 13.400 Hektar. PT BHP melanggar hukum karena melaksanakan program itu menyerobot tanah masyarakat yang bersetifikat, dan kemudian sama sekali tidak beroperasi sejak tahun 2000, lantas pada tahun 2006 mengalih fungsi kawasan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin
Tanah Objek Reforma Agraria
Rekomendasi
225
07-04-2017
Hutan Adat Ngata Ntoli Sulawesi Tengah Kab. Donggala
Pemukiman dan areal berkebun masyarakat masuk dalam eks lahan HGU UD Maju ejak tahun 1980. Lokasi ini juga mmerupakan Eks lahan HGU UD Maju Tahun 1989
Hutan Adat
Usulan
226
07-04-2017
Hutan Desa Salumpaku Sulawesi Tengah Kab. Donggala
Perhutanan Sosial Hutan Desa
Usulan
227
07-04-2017
Hutan Desa Lumbudolo Sulawesi Tengah Kab. Donggala
Perhutanan Sosial Hutan Desa
Usulan
228
07-04-2017
Hutan Desa Sarumbaya Sulawesi Tengah Kab. Donggala
Perhutanan Sosial Hutan Desa
Usulan
229
07-04-2017
Hutan Desa Anggasan Sulawesi Tengah Kab. Toli-Toli
Tanah-tanah perkebunan tersebut sudah diusahakan/diupayakan oleh warga Anggasan sejak tahun 60-an (jama DI TII), dan secara massif menjadi areal perkebunan tetap pada awal 90-an. Namun situasi tersebut berubah ketika ada penetapan kawasan hutan pada tahun 1999, sehingga areal perkebunan tersebut berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Selain itu, ada juga izin Kontrak Karya (KK) pertambangan PT CPM/Rio Tinto yang keluar sejak tahun 1997 seluas 561.050 Ha, tersebar di wilayah Buol, Tolitoli, Donggala, Palu, Sigi dan Parigi Moutong. Terkait dengan itu, warga Anggasan yang punya areal perkebunan di Sinungkud dan Jongin merasa khawatir jika blok CPM/Rio Tinto di Tolitoli termasuk di dalamnya areal perkebunan mereka.
Perhutanan Sosial Hutan Desa
Usulan
230
07-04-2017
Hutan Desa Betengon Sulawesi Tengah Kab. Toli-Toli
Leluhur orang Betengon memberi nama mukim ini karena banykanya saguu berduri. Orang Betengon termasuk rumpun suku Dondo di Kab. Tolitoli. Tahun 1992 mulai terjadi konflik ketika HPH KALHOLD mulai menggusur pohon di hutan milik leluhur orang Betengon. Dampaknya terjadi banjir besar tahun 1995 yang masih berbekas hingga saat ini. Sumber-sumber pendapatan dari hutan alam dieksploitas hingga tahun 1997