Tol Kertosono-Kediri, Warga Protes Nilai Ganti Rugi Tak Sesuai Janji
Ganti rugi yang diterima warga tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat
Jalan & Jalan Tol
Infrastruktur
2
2023
Masyarakat Adat Balik Sepaku Menolak Digusur
pemasangan spanduk sebagai bentuk perlawanan Masyarakat Adat Suku Balik Sepaku yang menolak digusur dari lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Normalisasi Sungai
Infrastruktur
3
2022
konflik surat ijo di Surabaya dan permasalahan antar Warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo (Warjoyo) dengan PT KAI
Perkumpulan warga Warjoyo (Waringin, Bumiarjo dan Joyoboyo) ajukan permohonan kepastian hukum atas hak legalitas tanah yang sudah menempati puluhan tahun di atas obyek lahan seluas 14 Hektar (ha) sejak tahun 1950 berlokasi di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, provinsi Jawa Timur
Kereta
Infrastruktur
4
2016
Penggusuran rumah masyarakat Kebonharjo oleh PT. KAI untuk pembangunan rel kereta Stasiun Tawang hingga Pelabuhan Tanjung Mas
Pada tahun 2015, PT. KAI berencana membuka jalur kereta api baru dari Stasiun Tawang hingga Pelabuhan Tanjung Mas. Hal ini dikarenakan masyarakat Kebonharjo telah memiliki sertifikat hak kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh BPN pada tahun 2001. Pada tanggal 19 Mei 2016, terjadi penggusuran oleh PT KAI dengan menggunakan alat berat dibantu aparat gabungan kepolisian dan Satpol PP. Disitulah terjadi bentrok antara warga dengan aparat.
Kereta
Infrastruktur
5
2021
HGU dari PT Sinar Kartasura diklaim terdapat tanah milik PT KAI
Terjadinya tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah HGU PT. Sinar Kartasura dengan PT.KAI dan Masyarakat disebabkan oleh masing-masing pihak yang berkonflik dimana pihak PT. Sinar Kartasura dan PT. KAI sama-sama menelantarkan tanahnya
Kereta
Infrastruktur
6
2023
Gugatan perdata yang didaftarkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III kepada Warga Jalan Teluk Kumai Barat, Surabaya
Dilaporkan bahwa warga perak tidak ada itikad baik untuk membayar uang sewa atas lahan berstatus hak pengelolaan (HPL) yang telah ditempati selama bertahun-tahun. HPL yang ditempati warga kini sudah menjadi wewenang pihak Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya apabila ditinjau dari UU No.17 Tahun 2008
Pelabuhan
Infrastruktur
7
2021
Warga Binong dan Maleer Korban Penggusuran Citarum Harum Tuntut Hunian Layak
Warga Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, korban penggusuran sempadan Sungai Cikapundung Kolot, meminta DPRD Kota Bandung memfasilitasi kelangsungan hidup mereka, guna mendapat hunian yang layak
Normalisasi Sungai
Infrastruktur
8
2023
Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Kembali Blokir Akses Masuk Tol Jatikarya
Blokade warga yang dilakukan di segmen Cimanggis Junction-On/Off Ramp Jatikarya dilakukan baik di Jalur A arah Cimanggis menuju Jatikarya dan Jalur B arah Jatikarya menuju Jakarta karena soal pembayaran pembebasan lahan warga yang terdampak proyek tol Cimanggis-Cibitung ruas Cimanggis-Jatikarya.
Jalan & Jalan Tol
Infrastruktur
9
2021
Konflik Agraria di Bali Utara
Selama hampir 100 tahun warga Sumberklampok menempati dan menggarap lahan di perbatasan Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng, Bali bagian barat, tetapi hingga saat ini mereka belum mendapatkan status hak milik tanah tersebut. Ketika warga belum sepenuhnya mendapatkan hak milik sebagaimana tuntutannya, rencana baru sudah sampai ke desa mereka, pemerintah akan membangun bandara baru di lahan mereka.
Bandara
Infrastruktur
10
2019
Sengketa Tanah Adat Masyarakat Adat Tabi dengan PT. Bintang Mas
Pembangunan jembatan Holtekamp mengalami hambatan karena ada konflik klaim kepemilikan tanah dengan Masyarakat Adat Tabi.