DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

51 2017 Wilayah Adat Mpoa
hutan
Kehutanan Produksi
52 2014 Kepulauan Aru terancam tenggelam Kabupaten Kepulauan Aru merupakan gugusan kepulauan yang dibatasi dengan selat-selat yang oleh masyarakat Aru selalu menyebutnya dengan sebutan sungai. Walaupun jika kita menelusuri apa yang mereka sebut sebagai sungai, tidak pernah kita dapati sumber airnya, tetapi yang di dapat adalah laut bebas. Pada tahun 2010 masyarakat adat kepulauan Aru dikejutkan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar, yang mengajukan pemohonan izin perkebunan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wilayah-wilayah adat, dari komunitas-komunitas adat yang selama ini hidup turuntemurun jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan kepada Konsorsium PT Menara Group yang akan melakukan aktivitas di atas tanah Aru.
hutan
Kehutanan Produksi
53 2017 Wilayah Kelola Rakyat yang berada didalam Cagar Alam Gunung Sojol
hutan
Kehutanan Produksi
54 2017 Wilayah Lombok Barat sebagian besar masuk kawasan hutan Wilayah Lombok Barat 60% masuk dalam kawasan Cagar Alam Gunung Sojol
hutan
Kehutanan Produksi
55 2009 Hilangnya Wilayah Kelola Masyarakat Desa Mengkirau
hutan
Kehutanan Produksi
56 2009 Hilangnya Wilayah Kelola Masyarakat Desa Mayang Sari
hutan
Kehutanan Produksi
57 2009 Hilangnya Wilayah Kelola Masyarakat Desa Bagan Limbur
hutan
Kehutanan Produksi
58 2009 Hilangnya Wilayah Kelola Masyarakat Desa Mekar Sari
hutan
Kehutanan Produksi
59 2009 Hilangnya Wilayah Kelola Masyarakat Desa Lukit
hutan
Kehutanan Produksi
60 2014 Konflik konsesi lahan Masyarakat Adat Malind Teluk Wodama Masyarakat adat tampak belum mendapatkan pengakuan penuh dari Pemerintah Kabupaten Merauke. Salah satu terlihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Merauke, belum memasukkan wilayah-wilayah adat. Masyarakat adat Malind Anim mendiami 20 Distrik 160 Kampung dan delapan kelurahan dengan luas kabupaten 45.071 kilometer persegi tetapi tak ada dalam RTRW. Baru, tempat-tempat adat sakral yang masuk RTRW. Perusahaan datang tanpa kesepakatan langsung menggusur dan membongkar hutan kami. Hutan dan dusun-dusun kami dirusak dan kita sulit sekarang mendapatkan binatang buruan yang biasanya mudah untuk ditemukan. Kami menyadari selama ini hak -hak kami terabaikan oleh semua pihak yang punya kepentingan dengan kekayaan alam di hutan kami. Sebagai masyarakat kami menuntut ada keadilan menyangkut hak- hak adat kami. Kita berharap pemerintah tidak tutup mata dari kami. (Doni Saba, tokoh masyarakat adat Wandamen, 2014.)
hutan
Kehutanan Produksi
Displaying : 51 - 60 of 69 entries, Rows/page: