DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

31 2017 Dinas Peternakan Propinsi Usir Masyarakat Adat Pubabu dari Wilayah Adatnya. Masyarakat Adat Pubabu yang menempati Hutan Adat tersebut melakukan perlawanan terhadap Pemerintah sejak tahun 2009, Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebayak 52 KK. Karena selalu merasa tidak nyaman maka banyak yg pindah dan sekarang timggal 25 KK yang masi menenpati Hutan Adat tersebut, kini 25 KK yang masih tingga di gusur/pindahkan. Menjawab Penolakan Masyarakat Adat Pubabu Pemerintah Daerah melakukan Rapat Dengar Pendapat pada 31 Oktober 2017, Hasilnya Pemerintah mengakui kepemilikan Hak memiliki sertivikat (yang dikeluarkan pada tahun 1983 setelah ada pelepasan Hak oleh Masyarakat adat Pubabu Tahun 1979) atas tanah dengan luas 6.000 Ha yang di dalamnya terdapat 2.671,40 Ha adalah Hutan Adat Pubabu, namun sertifikat Hak Guna Pakai dinyatakan hilang oleh Pemerintah sehingga pemerintah membuat duplikat sertifikat tersebut pada tahun 2013. Penduplikasian sertifikat Hak Guna Pakai tahun 2013 dilakukan secara sepihak oleh Dinas Peternakan Propinsi.
hutan
Kehutanan Produksi
32 2013 Masyarakat Adat Turungan Baji Vs Kehutanan Bahtiar bin Sabang adalah salah satu korban kriminalisasi karena dituduh menebang pohon di atas tanahnya sendiri yang diklim oleh Kehutanan Sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas
hutan
Kehutanan Produksi
33 2016 Ribuan Masyarakat Adat Semangus Duduki Lahan Sengketa di Musi Rawas Tanah warga tempat menanam singkong dan tanaman yang lain diserobot oleh PT MHP. Konflik ini bermulai sejak tahun 1996, namun hingga kini PT MHP terus memperluas hingga menyerobot tanah masyarakat adat Semangus seluas 5.000 hektar
hutan
Kehutanan Produksi
34 2012 Konflik masyarakat adat Mukim Lango dengan Peusahaan Swasta
HPH
Kehutanan Produksi
35 2017 MA Pandumaan-Sipituhuta Vs PT Toba Pulp Lestari Tbk Konflik yang terjadi antara PT Toba Pulp Lestari dengan MA Pandumaan-Sipituhuta yang berawal dari pemberian izin usaha oleh Kementerian Kehutanan yang pada dasarnya kawasan yang diberikan masi berupa penunjukan dan belum sampai pada tahap pengukuhan sehingga terjadi tumpang tindih kawasan usaha dengan kawasan masyarakat adat yang berakibat pada penebangan ratusan pohon kemenyan yang telah ditanam oleh masyarakat adat sejak 300 tahun silam berubah menjadi penanamn hutan ekualiptus.
hutan
Kehutanan Produksi
36 2004 PT. Korintiga Hutani VS Kelompok Tani Maju Bahaum
hutan
Kehutanan Produksi
37 2009 PT. Budidaya Tetra VS Warga Balai Riam
hutan
Kehutanan Produksi
38 2010 PT. Korintiga Hutani VS Warga Sekitar Perusahaan
hutan
Kehutanan Produksi
39 2009 PT. Sakti Mait Jaya Langit VS Warga Desa Lahei
hutan
Kehutanan Produksi
40 2012 PT. Inhutani III VS Warga Desa Batu Tuhup
hutan
Kehutanan Produksi
Displaying : 31 - 40 of 69 entries, Rows/page: