Penolakan Masyarakat Adat Piliana dan Lainnya terhadap Penetapan Pal HPK
Warga adat dari 10 desa di Tehoru, Maluku Tengah, menolak penetapan Hutan Produksi Konservasi (HPK) di atas lahan mereka
Taman Nasional
Hutan Konservasi
12
2025
Pengkavelingan Daerah Berkemah di Taman Nasional Gunung Merbabu (BTNGMb)
Pendirian tenda 'booking' untuk aktivitas wisata di Taman Nasional menyebabkan konflik dengan turis/pendaki lain.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
13
2011
PT. Gunung Mas Abad VS Warga Desa Bentot dan Desa Lalap
Kesehatan
Pertambangan
14
2023
Konflik Lahan Sawit Warga Siak Vs PT DSI
Hal ini dikarenakan preman yang berjumlah sekitar 30 orang secara sembrono dan berani masuk ke kebun sawit warga tanpa dilengkapi surat tugas resmi dari perusahaan, melarang dan menghentikan keluarnya truk panen kelapa sawit warga Dayun Siak.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
15
2023
Tol Kertosono-Kediri, Warga Protes Nilai Ganti Rugi Tak Sesuai Janji
Ganti rugi yang diterima warga tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat
Jalan & Jalan Tol
Infrastruktur
16
2016
Program Pembangunan KEK Bitung Dinilai Abaikan Hak-Hak Masyarakat
Penggusuran tempat tinggal terjadi kepada sekitar 500 kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara atas nama Pembangunan KEK
Pabrik
Kawasan Industri
17
2021
PT.Tambang Mas Sangihe (PT.TMS) ancam keberlangsungan Pulau Sangihe
Tambang PT.TMS ancam kehidupan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. IUP kontrak karya itu disebut tak sesuai UU No 4/2009 Jo UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin ini juga bertentangan dengan UU No.7/2007 Jo. UU No 1/2014 tentang WP3K yang melarang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pertambangan.
Emas
Pertambangan
18
2023
PT Arara Abadi. Berkonflik dengan warga Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan
Konflik pemanfaatan lahan yang terjadi antara perusahaan pemilik HPHTI, di Kabupaten Pelalawan. Persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT.Arara Abadi ini terjadi karena di dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) oleh pemerintah yang menjadi landasan dikeluarkannya izin HPHTI khususnya HTI milik perusahaan PT. Arara Abadi tersebut
HTI
Hutan Produksi
19
2022
PT Arara Abadi dan Tanggung Jawab Atas Dugaan Pengrusakan Lahan Warga Pulau Muda
Konflik antara warga dengan PT.Arara Abadi terjadi karena pembuatan kanal menyebabkan warga tidak bisa mengelola lahan milik mereka seluas 27 ha
Hutan Produksi
Hutan Produksi
20
2015
PT Sumatera Silva Lestari (SSL) vs Masyarakat Desa Sei Kumango
Warga menuntut pengembalian lahan oleh PT.SSL yang diserahkan tanpa sepengetahuan warga