Eksploitasi Bertubi-tubi perusahaan di tanah adat Semunying Jaya
KALIMANTAN BARAT, KAB. KAPUAS HULU
Nomor Kejadian
:
045_AMAN-FWI_Himas
Waktu Kejadian
:
02-12-1980
Konflik
:
hutan
Status Konflik
:
Dalam ProsesHukum
Sektor
:
Hutan Produksi
Sektor Lain
:
Investasi
:
Rp 0,00
Luas
:
0,00 Ha
Dampak Masyarakat
:
0 Jiwa
Confidentiality
:
Public
KETERLIBATAN
- Perum Perhutani
- PT. Yayasan Maju Kerja (Yamaker), PT Agung Multi Perkasa (AMP), PT Ledo Lestari (LL)
- Masyarakat Adat Semunying Jaya
KONTEN
Situasi yang dialami masyarakat adat Semunying Jaya, dianalogikan tak ada waktu untuk menghela nafas yaitubertubi-tubi konsesi perusahaan menggerogoti hutan adat Semunying. Pasalnya sejak tahun 1980-an hingga 1990-an sebagai awal dari eksploitasi hutan adat Semunying Jaya oleh perusahaan PT. Yayasan Maju Kerja (Yamaker). Kemudian Perum Perhutani yang melanjutkan penebangan hutan hingga 2001. Kembali investasi asing, yaitu PT. Landu dari Malaysia dan mendirikan tempat penggergajian. Perusahaan PT. Agung Multi Perkasa yang mendapatkan izin perkebunan sawit malah melakukan penebangan hutan 4.000 Ha dan menjualnya secara ilegal ke Malaysia, alhasil izinnya dicabut oleh pemerintah dan izinnya dialihkan kepada PT. Ledo Lestari (LL) pada tahun 2004 seluas 20.000 Ha. Sejak tahun 2006, masyarakat adat Semunying Jaya memutuskan melawan perusahaan tetapi belum mendapatkan kepastian atas tanah adatnya. Menunggu dengan kesabaran selama enam tahun, akhirnya masyarakat adat Semunying menyita hampir semua kendaraan operasional, menutup tempat pembibitan, dan menutup perkantoran PT. Ledo Lestari. Akibatnya 2 orang dan kepala desa Semunying ditahan oleh polisi selama 20 hari dan alat-alat dikembalikan ke perusahaan. Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, ini bertentangan dengan UUD 1945. Di situ, keberadaan masyarakat adat diakui, tetapi kenyataannya negara tidak melindungi hak-hak masyarakat adat. “Ini adalah pelanggaran HAM. Inkuiri Komnas HAM Nasional melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat,†ujarnya.
*Waktu kejadian masih bersifat perkiraan
http://www.mongabay.co.id/2014/10/08/inkuiri-nasional-kalbar-konflik-berkepanjangan-di-semunying-jaya/
LAMPIRAN
--Tidak Ada Lampiran--
KALIMANTAN BARAT, KAB. KAPUAS HULU
| Nomor Kejadian | : | 045_AMAN-FWI_Himas |
| Waktu Kejadian | : | 02-12-1980 |
| Konflik | : | hutan |
| Status Konflik | : | Dalam ProsesHukum |
| Sektor | : | Hutan Produksi |
| Sektor Lain | : | |
| Investasi | : | Rp 0,00 |
| Luas | : | 0,00 Ha |
| Dampak Masyarakat | : | 0 Jiwa |
| Confidentiality | : | Public |
KETERLIBATAN
- Perum Perhutani
- PT. Yayasan Maju Kerja (Yamaker), PT Agung Multi Perkasa (AMP), PT Ledo Lestari (LL)
- Masyarakat Adat Semunying Jaya
KONTEN
Situasi yang dialami masyarakat adat Semunying Jaya, dianalogikan tak ada waktu untuk menghela nafas yaitubertubi-tubi konsesi perusahaan menggerogoti hutan adat Semunying. Pasalnya sejak tahun 1980-an hingga 1990-an sebagai awal dari eksploitasi hutan adat Semunying Jaya oleh perusahaan PT. Yayasan Maju Kerja (Yamaker). Kemudian Perum Perhutani yang melanjutkan penebangan hutan hingga 2001. Kembali investasi asing, yaitu PT. Landu dari Malaysia dan mendirikan tempat penggergajian. Perusahaan PT. Agung Multi Perkasa yang mendapatkan izin perkebunan sawit malah melakukan penebangan hutan 4.000 Ha dan menjualnya secara ilegal ke Malaysia, alhasil izinnya dicabut oleh pemerintah dan izinnya dialihkan kepada PT. Ledo Lestari (LL) pada tahun 2004 seluas 20.000 Ha. Sejak tahun 2006, masyarakat adat Semunying Jaya memutuskan melawan perusahaan tetapi belum mendapatkan kepastian atas tanah adatnya. Menunggu dengan kesabaran selama enam tahun, akhirnya masyarakat adat Semunying menyita hampir semua kendaraan operasional, menutup tempat pembibitan, dan menutup perkantoran PT. Ledo Lestari. Akibatnya 2 orang dan kepala desa Semunying ditahan oleh polisi selama 20 hari dan alat-alat dikembalikan ke perusahaan. Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, ini bertentangan dengan UUD 1945. Di situ, keberadaan masyarakat adat diakui, tetapi kenyataannya negara tidak melindungi hak-hak masyarakat adat. “Ini adalah pelanggaran HAM. Inkuiri Komnas HAM Nasional melakukan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat,†ujarnya.
*Waktu kejadian masih bersifat perkiraan
http://www.mongabay.co.id/2014/10/08/inkuiri-nasional-kalbar-konflik-berkepanjangan-di-semunying-jaya/
LAMPIRAN
| --Tidak Ada Lampiran-- |