Penolakan Masyarakat Tambrauw terhadap Penetapan Hutan Desa
PAPUA BARAT, KAB. TAMBRAUW
Nomor Kejadian
:
15/08/2024
Waktu Kejadian
:
01-08-2024
Konflik
:
Taman Nasional
Status Konflik
:
Belum Ditangani
Sektor
:
Hutan Konservasi
Sektor Lain
:
Investasi
:
Rp 0,00
Luas
:
0,00 Ha
Dampak Masyarakat
:
0 Jiwa
Confidentiality
:
Public
KETERLIBATAN
- Kemenhut
- LSM (tidak disebut)
KONTEN
Keputusan pemerintah menetapkan hutan desa di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Rosalina Yewen, perwakilan dari Marga Yewen Siak, mengungkapkan bahwa penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran serius terkait hak ulayat yang terancam. Penetapan hutan desa ini dianggap tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6 Tahun 2018 yang mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat di Tambrauw. Penolakan semakin meluas ketika berbagai marga lain, seperti Marga Bofra dan Marga Nso, turut menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ini.
https://jubi.id/polhukam/2024/masyarakat-tambrauw-tolak-penetapan-hutan-desa-hak-ulayat-adat-terancam/
LAMPIRAN
--Tidak Ada Lampiran--
PAPUA BARAT, KAB. TAMBRAUW
| Nomor Kejadian | : | 15/08/2024 |
| Waktu Kejadian | : | 01-08-2024 |
| Konflik | : | Taman Nasional |
| Status Konflik | : | Belum Ditangani |
| Sektor | : | Hutan Konservasi |
| Sektor Lain | : | |
| Investasi | : | Rp 0,00 |
| Luas | : | 0,00 Ha |
| Dampak Masyarakat | : | 0 Jiwa |
| Confidentiality | : | Public |
KETERLIBATAN
- Kemenhut
- LSM (tidak disebut)
KONTEN
Keputusan pemerintah menetapkan hutan desa di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya mendapat penolakan keras dari masyarakat adat setempat. Rosalina Yewen, perwakilan dari Marga Yewen Siak, mengungkapkan bahwa penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran serius terkait hak ulayat yang terancam. Penetapan hutan desa ini dianggap tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 dan 6 Tahun 2018 yang mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat di Tambrauw. Penolakan semakin meluas ketika berbagai marga lain, seperti Marga Bofra dan Marga Nso, turut menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan ini.
https://jubi.id/polhukam/2024/masyarakat-tambrauw-tolak-penetapan-hutan-desa-hak-ulayat-adat-terancam/
LAMPIRAN
| --Tidak Ada Lampiran-- |