DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2019 Sengketa Tanah Adat Masyarakat Adat Tabi dengan PT. Bintang Mas Pembangunan jembatan Holtekamp mengalami hambatan karena ada konflik klaim kepemilikan tanah dengan Masyarakat Adat Tabi.
jembatan
Infrastruktur
2 2019 Konflik pembebasan lahan warga Patimban dengan Megaproyek Pelabuhan Internasional Patimban, Subang. Pemerintah Jokowi menetapkan pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban sebagai Proyek Strategis Nasional. Inisiasi pembangunan dimulai pada 2018 dengan bantuan dana dari JICA. Meski begitu, sampai bulan Desember 2019, masih ada warga yang belum menerima ganti rugi atas hak miliknya.
Pelabuhan
Infrastruktur
3 2017 Rencana Pembangunan Rumah Deret yang Menggusur Warga RW 11 Tamansari Bandung Kasus ini berawal dari ajakan buka bersama saat bulan puasa di rumah dinas Walikota Kota Bandung yang mana sebagian warga Tamansari diundang ke dalam acara tersebut. Alih-alih silaturahmi, ternyata acara tersebut diisi dengan sosialisasi Rumah Deret oleh Pemkot Bandung sehingga membuat warga yang hadir terheran-heran dan kaget mendengan sosialisasi yang mendadak ini. Warga merasa dijebak. Menurut Pemkot, pembangunan Rumah Deret Tamansari didasari oleh perraturan UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pada SK Pertamanan Kota Bandung No. 538.2/1325A/DPKP3/2017 tertulis mengenai penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan Rumah Deret Tamansari.
Perumahan
Infrastruktur
4 2013 Konflik Masyarakat Masyarakat Bungus Timur dengan TNI dan Pemerintahan Kota Padang dalam TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Kasus TMMD ini, bermula dari pembangunan jalan lingkar yang di bangun oleh Pemko Padang sebagai penanggung jawab proyek pembangunan TMMD dan Kodim 0312 Padang sebagai pelaksana proyek pembangunan TMMD melakukan pengerjaan pada tanggal 12 Maret 2012 yang melewati tanah perladangan dan tanah persawahan masyarakat yang merupakan sebagai sumber mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya, karena sebagian besar masyarakat Nagari Bungus merupakan hidup dari bertani sawah dan bertani ladang untuk menghidupi keluarganya. Tanah perladangan dan persawahan warga masyarakat yang menjadi korban proyek pembangunan TMMD ditanami dengan berbagai macam-macam tanam-tanaman. Pengerjaan Proyek tersebut tanpa ada ganti rugi lahan maupun tanaman. Pembangunan jalan melalui TMMD yang dilakukan oleh Kodim 0312 Padang tidak didasarkan pada perencanaan yang baik serta minus Amdal, hal ini terbukti dilapangan, dimana telah dilakukan penebangan pohon dan pengerukan terhadap tanah di lokasi perladangan masyarakat, tanpa adanya proses sosialisasi ataupun ganti rugi.
Jalan & Jalan Tol
Infrastruktur
5 2011 Perampasan Tanah di Kecamatan Temon Untuk Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Proyek pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dengan luas 637 Ha di kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggusur 11.501 Jiwa dengan 2.875 KK. Proyek NYIA juga akan menggusur pemukiman, lahan pertanian, sekolah, tempat ibadah, hingga situs sejarah yang ada di desa Glagah, Palihan, Sindutan, Kebonrejo, dan desa Jangkaran. Proyek Pembangunan NYIA ini merupakan bagian dari Mega Proyek pemerintah daerah Kulon Progo serta salah satu program MP3EI selain penambangan pasir besi oleh PT JMI di pesisir pantai Kulon Progo. dan Proyek NYIA ini merupakan salah satu proyek yang penerapan pembebasan lahanya menggunakan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, dan UU tersebut juga merupakan produk hukum yang dikeluarkan atas inisiasi program MP3EI. Selain itu Pembangunan NYIA di Temon Kulon Progo merupakan proyek strategis Nasional sebagaimana dituangkan di Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Bandara
Infrastruktur
Displaying : 1 of 5 entries, Rows/page: