DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2015 Sengketa tanah Warga Pulau Pari dan Swasta Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terhadap Dugaan Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait dengan penerbitan SHM No. 210 dan SHG No. 9 Tahun 2015 yang di klaim milik PT. Bumi Pari Asri (“LAHP”). LAHP tersebut menegaskan adanya dugaan pelanggaran administrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara dalam terhadap 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 sertifikat Hak Guna Bangunan
Taman Nasional
Kawasan Konservasi Laut
2 2017 Konflik Tenurial Wakatobi Ketika mendengar kata "wakatobi" hal yang pertama kali muncul dalam benak adalah keindahan bawah laut yang dimiliki. Pengandaian ini tak hanya berlaku untuk warga indonesia saja melainkan bagi seluruh warga dunia. Wakatobi merupakan kawasan yang berada dalam world coral triangle memiliki kenaekaragaman hayati tinggi (khususnya biota laut) yang merupakan sumber pendapatan yang menjajikan, tak hanya untuk warga lokal dan negara, warga asingpun turut serta dalam praktek ini.Potensi ini seharusnya dapat memberikan hasil yang waksimal kesemua pihak baik masyarakat lokal, pemda, negara maupun investor jika dikelola dengan bijaksana. Konflik tenurial yang terjadi selama ini di kawasan wakatobi merupakan implikasi dari ketidak harmonisan kebijakan yang diberlakukan. Konflik ini muncul tak lain akibat adanya kebijakan yang tumpah tindih antara Badan otoritas pariwisata (BOP), Taman Nasional Wakatobi dan Masyarakat Adat wakatobi.
Taman Nasional
Kawasan Konservasi Laut
Displaying : 1 of 2 entries, Rows/page: