DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2019 Konflik Masyarakat Adat Kedatukan besitang dengan TNGL Berdasarkan catatan, sejak tahun 1999 para pengungsi dari Aceh mulai berdatangan ke kawasan TNGL. Mereka eksodus ke Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Awalnya hanya ada enam kepala keluarga. Kini jumlahnya sudah mencapai hampir seribu kepala keluarga—jumlah yang cukup untuk mengubah kawasan hutan menjadi areal perkebunan. Tak ayal, konflik horizontal dengan masyarakat sekitar tidak dapat dihindarkan. Parahnya, kondisi ini dijadikan tameng oleh para perambah untuk melakukan aktivitas ilegal di kawasan taman nasional. Dari sinilah cerita konflik lahan di Besitang dimulai. Konflik lahan juga terjadi antara Taman Nasional Gunung Leuser dengan dua perusahaan perkebunan sawit, yakni Perkebunan PIR … dan PT ….¹ Sebagian areal konsesi kedua perusahaan ini disinyalir masuk dalam kawasan taman nasional. Akhir tahun 2006 Balai TNGL melakukan rapat dengan Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Pada kesempatan itu Kakanwil BPN mengatakan bahwa jika sebagian dari tanaman kelapa sawit kedua perusahaan tersebut terbukti masuk kawasan maka BPN akan membatalkan sertifikat dan hak guna usaha (HGU). Senada dengan konflik sebelumnya, hal ini juga dijadikan alasan oleh para perambah untuk melakukan aktivitasnya. Ahtu Trihangga, penyuluh sekaligus staf Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan Balai TNGL, menjelaskan hal ini secara rinci. “Adanya perusahaan itu seolah-olah jadi pembenaran buat mereka, sampai mereka bilang jika perusahaan boleh beraktivitas di kawasan taman nasional kenapa kami tidak?” tuturnya penuh semangat. Luas hutan yang rusak akibat perambahan diperkirakan mencapai lebih dari 600 hektare.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
2 2002 Konflik masyrakat Adat Ketemenggungan Belaban Ella dengan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya (TNBBBR) Luas kawasan TNBBBR bagian Kalimantan Barat bertambah karena masuknya wilayah eks HPH PT. Kurnia Kapuas Plywood (KKP) ke dalam TNBBBR dan batas TNBBBR kembali ke batas awal yang panjangnya 123.029,60 sesuai dengan tata batas pertama kali tahun 1985/1986. Dari sejarah penunjukkan di atas, pihak TNBBBR mulai melakukan perintisan tata batas yang sebagian besarnya masuk ke dalam wilayah adat Ketemenggungan Belaban Ella (yang sebelumnya adalah Ketemenggungan Siyai). Akibatnya terjadi pelarangan dan pembatasan aktifitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang berakhir pada dikriminalisasinya 2 warga Sungkup yaitu TR dan PR oleh Polres Melawi berdasarkan laporan dari pihak TNBBBR.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
3 2012 Konflik Kehutanan PT Tirta Rahmat Bahari (TRB) di Ngurah Rai Hutan Mangrove di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai merupakan benteng terakhir kawasan pesisir Bali Selatan dari abrasi/erosi. Selain berfungsi sebagai pengendali intrusi air laut, mereduksi polutan dan pencemaran air agar kualitas air terjaga, serta tempat berbagai jenis fauna dan biota laut berkembang biak termasuk sebagai kawasan mitigasi bencana terutama Bencana Tsunami. Hal ini mengingat daerah ini memiliki sejarah terkena Tsunami, setidaknya tujuh kali dari tahun 1818 sampai 1994 dengan rata-rata kejadian setiap 25 tahun. Ditengah kondisi lingkungan hidup yang makin kritis, tidak disangka pada tanggal 27 Juni 2012 Gubernur Bali menerbitkan izin pengusahaan pariwisata alam di kawasan Mangrove Taman Hutan Raya Ngurah Rai kepada PT. Tirta Rahmat Bahari (PT. TRB) seluas 102.22 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Bali No. 1051/03-L/HK/2012. Jangka waktu yang diberikan kepada PT. TRB selama 55 tahun disertai hak prioritas selama 20 tahun. Dapat dikatakan kawasan mangrove akan diusahakan oleh PT. TRB selama 75 tahun.
Taman Hutan Raya
Kehutanan Konservasi
4 2009 Keresahan Masyarakat Kasepuhan Ciptarasa-Kesatuan Adat Banten Kidul Karena Perluasan TNGHS Masyarakat di tiga kasepuhan dalam Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi resah. Pasalnya masyarakat adat tersebut dilarang melakukan pemanfaatan lahan karena kawasan yang telah ditinggali secara turun temurun itu kini masuk ke dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keresahan masyarakat adat menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/ 2003 tentang penunjukan kawasan TNGHS dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Salak seluas 113,357 Ha di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
5 2009 Keresahan Masyarakat Kasepuhan Ciptamulya-Kesatuan Adat Banten Kidul Karena Perluasan TNGHS Masyarakat di tiga kasepuhan dalam Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi resah. Pasalnya masyarakat adat tersebut dilarang melakukan pemanfaatan lahan karena kawasan yang telah ditinggali secara turun temurun itu kini masuk ke dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keresahan masyarakat adat menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/ 2003 tentang penunjukan kawasan TNGHS dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Salak seluas 113,357 Ha di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
6 1999 Wilayah Adat dan Identitas Marga Suku IX yang dihilangkan oleh Pemerintah Padan tahun 1979 kelembagaan adat dihapuskan, kemudian pada tahun 1980 Pemerintahan Propinsi membuat Perda tentang Penghapusan Marga di Propinsi Bengkulu. Tahun 1999 Dikeluarkannya KEPMEN Kehutanan RI No 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Lingkup Propinsi Bengkulu; dan Pada Acuan Tata Ruang Wilayah Propinsi yang dikukuhkan melalui TGHK dan Paduserasi kawasan tanpa melibatkan Masyarakat Hukum Adat
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
7 1999 Hutan Batas Bozzen Jurukalang tidak diakui Taman Nasional Kerinci Seblat konflik klaim kepemilikan lahan antara masyarakat Jurukalang dengan Kawasan Konservasi (Hutan Lindung, TNKS, dan Cagar Alam). Pada tahun 1827 Pemerintahan Belanda menetapkan Sebagian Wilayah Hutan di Jurkalang sebagai Kawasan yang di Lindungi oleh masyarakat Jurukalang di Kenal dengan Hutan Batas Bosszen atau BW, kawasan Hutan Patok BW berada di luar Lahan
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
8 1927 Konflik klaim kepemilikan lahan antara masyarakat Bermani dengan Kawasan Konservasi Konflik yang terjadi saat ini adalah konflik klaim kepemilikan lahan antara masyarakat Bermani dengan Kawasan Konservasi (Hutan Lindung Rimbo Pengadang, Cagar Alam dan TNKS)
Taman Nasional
Cagar Alam
Kehutanan Konservasi
9 2009 Keresahan Masyarakat Kasepuhan Sinaresmi-Kesatuan Adat Banten Kidul Karena Perluasan TNGHS Masyarakat di tiga kasepuhan dalam Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi resah. Pasalnya masyarakat adat tersebut dilarang melakukan pemanfaatan lahan karena kawasan yang telah ditinggali secara turun temurun itu kini masuk ke dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keresahan masyarakat adat menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/ 2003 tentang penunjukan kawasan TNGHS dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Salak seluas 113,357 Ha di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
10 2006 Penetapan Taman Nasional Ujung Kulon Menimbulkan Ketegangan di Kampung Legon Pakis Ketegangan masyarakat dengan TNUK mulai terjadi ketika Perubahan bentuk pengelolaan kawasan dari cagar alam menjadi Taman Nasional Ujung Kulon. Kampung Legon Pakis dan beberapa kampung lainnya serta areal perkebunan/sawah milik masyarakat yang merupakan kawasan pemukiman yang berada dalam zona kelola masyarakat dalam kawasan taman nasional menjadi pemukiman yang mula-mula akan direlokasi.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
Displaying : 1 - 10 of 43 entries, Rows/page: