DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2017 Krisis Agraris dan Ekosistem Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu dari beberapa dekade telah mengalami degradasi dan kerusakan ekosistem yang tinggi. Kerusakan tersebut akibat perubahan alat tangkap masyarakat nelayan, semakin menyempitnya wilayah darat-pemukiman bagi masyarakat, limpahan limbah minyak kapal, limbah materi dari muara-muara sungai Teluk Jakarta, produksi sampah yang tinggi, dan aktivitas wisata bahari. Kerusakan ekosistem berdampak pada ketersediaan ikan tangkap bagi masyarakat nelayan. Kerusakan-kerusakan ekosistem tersebut diperparah dengan adanya penguasaan pulau-pulau kecil oleh privat dan swasta. Lebih dari 50% pulau-pulau di Kepulauan Seribu telah dikuasai oleh privat dan swasta. Krisis ekosistem dan agraria memberikan konsekuensi timpang pada alternatif penghidupan masyarakat, yaitu wisata bahari. Atas dasar penguasaan pulau-pulau kecil dan alat produksi yang lain, bisa dipastikan bahwa pihak yang akan mendapatkan manfaat lebih besar dari sektor wisata bahari bukanlah masyarakat nelayan, tetapi pihak yang menguasai alat produksi wisata dan khususnya privat/swasta yang menguasai pulau-pulau kecil.
Kawasan Wisata
Sarana Umum
2 2015 Sengketa tanah Warga Pulau Pari dan Swasta Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan terhadap Dugaan Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait dengan penerbitan SHM No. 210 dan SHG No. 9 Tahun 2015 yang di klaim milik PT. Bumi Pari Asri (“LAHP”). LAHP tersebut menegaskan adanya dugaan pelanggaran administrasi berupa penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan pengabaian kewajiban hukum yang dilakukan oleh BPN Jakarta Utara dalam terhadap 62 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 sertifikat Hak Guna Bangunan
Taman Nasional
Kawasan Konservasi Laut
Displaying : 1 of 2 entries, Rows/page: