Perambahan Hutan Lindung Siabu untuk Perkebunan Sawit
Polda Riau membongkar kasus perkebunan sawit ilegal di Hutan Lindung Siabu dan menetapkan tersangka kasus yang berkaitan.
Hutan Lindung
Hutan Lindung
2
2024
Penolakan Masyarakat Adat Dayak terhadap Penetapan Gunung Meratus menjadi Taman Nasional
Perubahan status kawasan Gunung Meratus menjadi Taman Nasional Meratus atau kawasan konservasi milik negara mendapat penolakan dari Masyarakat Adat Dayak Pegunungan Meratus.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
3
2025
Perkebunan Sawit Ilegal di Taman Nasional Tesso Nilo
Kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung ditemukan oleh Satgas PKH sebagai kebun sawit ilegal
Taman Nasional
Hutan Konservasi
4
2024
Tumpang Tindih Taman Nasional Manusela dan Hutan Adat Manusela
Penetapan Taman Nasional Manusela masuk ke wilayah adat Negeri Manusela yang telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum ini.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
5
2025
Perambahan Kawasan Konservasi Hutan Taman Nasional Bukit Barisan
Kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi ditemukan adanya penggunaan lahan pemukiman dan perkebunan
Taman Nasional
Hutan Konservasi
6
2024
Penolakan Suku Awyu dan Suku Moi terhadap Izin Perkebunan Sawit di Hutan Adat Papua
Suku Awyu dan Moi menolak ekspansi sawit yang mengancam hutan adat mereka sebagai sumber kehidupan, budaya, dan ekologi, sambil menggugat perusahaan dan menggalang dukungan publik.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
7
2024
Penolakan Masyarakat Tambrauw terhadap Penetapan Hutan Desa
Masyarakat adat di Tambrauw, Papua Barat Daya, menolak penetapan hutan desa karena dinilai mengancam hak ulayat dan bertentangan dengan Perda Nomor 5 dan 6 Tahun 2018.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
8
2024
Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis Timau
Perubahan Status Cagar Alam Mutis menjadi Taman Nasional Mutis tanpa dialog terhadap masyarakat adat setempat mengakibatkan penolakan penetapan ini
Taman Nasional
Hutan Konservasi
9
2023
Klaim Hutan Negara di atas Tanah Masyarakat Adat Moa
SK dari KLHK terkait masyarakat adat tidak sesuai yang diharapkan yaitu 7.738 Ha, hanya 1.484 Ha yang diakui sebagai hutan adat. Selebihnya, hampir 85% wilayah masyarakat adat Moa masuk dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan hutan lindung. Konflik dimulai sejak tahun 1993 dimana wilayah-wilayah Adat Topo Uma ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi.
Taman Nasional
Hutan Konservasi
10
2023
Penolakan Masyarakat Adat Piliana dan Lainnya terhadap Penetapan Pal HPK
Warga adat dari 10 desa di Tehoru, Maluku Tengah, menolak penetapan Hutan Produksi Konservasi (HPK) di atas lahan mereka