DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

211 1982 Konflik Perkebunan PTPN XXVIII/PTPN XIV di Desa Uraso, Sulawesi Selatan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tanggal 14 Pebruari 1995 dan Akta Notaris Harun Kamil, SH Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
212 2004 Konflik Desa Biru Maju dengan PT. Buana Arta Sejahtera
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
213 2017 Pemukiman dan areal berkebun masyarakat masuk dalam eks lahan HGU UD Maju Pemukiman dan areal berkebun masyarakat masuk dalam eks lahan HGU UD Maju sejak tahun 1980. Lokasi ini juga merupakan Eks lahan HGU UD Maju Tahun 1989
Eks-Perkebunan
Perkebunan
214 2017 Masyarakat Desa Uevolo dengan perkebunan kelapa sawit Desa Uevolo merupakan pemekaran dari Desa Marantale. Pad tahun 2016, masyarakat Uevolo dan desa lainnya di Kecamatan Ampibabo dan Siniu tengah diresahkan oleh masuknya investasi perkebunan besar kelapa sawit di wilayah tersebut. Tercatat 2 perusahaan besar yakni PT. Ampibabo dan PT. Agri Toribulu.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
215 2017 Konflik Masyarakat Desa Toiba dengan PT Wiramas Permai dan PT.SM Patipati Orang Toiba sejak zaman kerajaan Banggai [sekitar tahun 1800] telah memanfaatkan Patipati sebgai areal penggembalaan ternak. Untuk lokasi berkebun berada di sebalah bara Patipati. Tahun 1999, Pemerin
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
216 2013 Sengketa Lahan Desa Sedayu
Perum Perhutani
Perkebunan
217 2017 Sengketa Lahan Tanah Telantar eks Perkebunan Petani Banjarnegara
Eks-Perkebunan
Perkebunan
218 2013 Konflik Agraria Warga Desa Sambirejo dengan PTPN IX Konflik yang melibatkan warga Sambirejo Kabupten Sragen Jawa Tengah dengan PTPN IX diawali dengan upaya perluasan areal lahan perkebunan PTPN IX. Konflik ada di delapan titik Sambi yaitu Desa Sukorejo, Jambeyan, Sambi,Dawung, Sambirejo, Kadipiro, Musuk dan Jetis. Sengketa lahan seluas 425ha ini sudah terjadi sejak 1965. Hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Tengah (KINAD) No.2971X1172/DC/64 dan 3891z/173/72/DC164 pada 4 Januari 1964. Saat itu juga PTPN IX berkeinginan untuk memperluas areal perkebunannya dengan cara menyewa pada masyarakat, namun upaya perluasan itu mendapatkan penolakan dari masyarakat. Satu tahun kemudian pada tahun 1965 setelah peristiwa GESTOK (Gerakan Satu Oktober) terjadi pengusiran terhadap masyarakat petani penggarap lahan beserta tempat tinggal serta penangkapan dengan munculnya isu PKI, selanjutnya PTPN IX secara sepihak (tanpa persetujuan masyrakat) mengambil alih hak atas tanah tersebut.
PTPN
Perkebunan
219 2013 Sengketa lahan mangaran
PTPN
Perkebunan
220 2013 Sengketa lahan Masyarakat Curahnongko Dengan PTPN XII
PTPN
Perkebunan
Displaying : 211 - 220 of 221 entries, Rows/page: