DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

11 2014 Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat Tengger Pada tahun 1960-an warga desa ranupani tidak masalah dengan pemerintah yang mengklaim bahwa daerah sekitar mereka dijadikan hutan negara karena saat itu warga desa hanya 50KK, asalkan warga desa tidak dibatasi aksesnya untuk memanfaatkan hutan yang digunakan sebagai sumber kehidupan muali dari air bersih, tanaman obat, kayu bakar, dan pangan/rumput untuk hewan ternak mereka. Namun, pembatasan akses terhadap hutan mulai dirasakan penduduk pada Pertengahan 1970-an ketika Perhutani mulai intensif mengelola hutan di sekitar wilayah Ranu Pani, khususnya hutan lindung dan hutan produksi. Perhutani mulai memberlakukan larangan penebangan pohon, sementara warga hanya boleh memanfaatkan kayu bakar dari pohon yang sudah roboh, dahan, serta ranting pohon yang berjatuhan. Semenjak periode 2000-an, Balai Taman Nasional mulai memberlakukan larangan secara ketat terkait aturan penggunaan kawasan sesuai batas zonasi pengelolaan. Dengan posisi yang terkepung Taman Nasional terjadilah pembatasan hak-akses atas lahan dan manfaat kawasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, upacara, dan ritual adat. Bagaimanapun kebutuhan lahan menjadi bagian penting kehidupan penduduk Ranupani yang didominasi petani dan buruh tani. Selain itu, menjadi tidak rasional apabila pemenuhan kebutuhan kayu bakar penduduk Ranupani harus dipenuhi dari luar wilayah Ranupani.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
12 2017 Kasepuhan Masyarakat Adat Cirompang Vs Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Konflik sumber daya alam (SDA) yang terjadi antara MA Cirompang dengan pihak TNGHS yang dilatarbelakangi oleh tumpang tindih kawasan. Akibat dari konflik ini MA cirompang mengalami pelanggaran HAM dan hak-hak perempuang yang meliputi ; hak atas rasa aman dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
13 2017 Kasepuhan Masyarakat Adat Ciptagelar Vs Taman Nasional Halimun-Salak Keberadaan masyarakat kasepuhan di Kabupaten Lebak dan Sukabumi telah diakui (melalui SK, Perda, RTRW). Namun status hak atas wilayah adatnya masih belum jelas sehingga telah terjadi tumpang tindih batas wilayah yang diklaim oleh masyarakat kasepuhan dan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
14 2014 Kasepuhan Masyarakat Adat Cibedug Vs Taman Nasional Halimun-Salak Status kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara pihak TNGHS dengan MA Cibedug yang mengakibatkan semakin sulitnya MA Cibedug dalam mengakses SDA yang seharusnya dapat diakses dengan mudah sesuai hukum adat yang berlaku.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
15 2006 Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Vs Taman Nasional Halimun-Salak
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
16 2006 Kasepuhan Masyarakat Adat Cibedug Vs Taman Nasional Halimun-Salak Masyarakat adat memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan (Poerwanto, 2000). Poerwanto (2000) juga menyebutkan bahwa kearifan lokal ini merupakan salah satu dari pola adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat adat agar mampu memanfaatkan lingkungan sekitar demi kepentingannya baik untuk memperoleh bahan pangan, menghindari diri dari bahaya serta dapat dikatakan juga sebagai bentuk penjagaan dengan ekosistemnya agar tetap dapat mempertahankan hidupnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1999 disebutkan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Menurut UN Economic and Social Council, masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No 56 tahun 1996, masyarakat adat yang terdapat di dalam kawasan taman nasional disebut sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai pengertian sebagai sekumpulan orang yang karena kondisi kesejarahan, ikatan ekonomi, religi, sosial dan budaya yang hidup dan tinggal secara bersama-sama dalam wilayah tertentu.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
17 2017 Masyarakat Adat Semende Vs TN Bukit Barisan Selatan DI kawasan TNBBS ini terdapat tiga kelompok sosial, yaitu masyarakat desa, PT. Adhiniaga Kreasinusa, dan pemerintah (Kemenhut RI). Di dalam ekosistem TNBBS tersebut, masing-masing dari tiga kelompok sosial tersebut memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Pihak TNBBS sebagai pengelola memiliki kepentingan untuk melakukan kebijakan, perencanaan, dan program untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup Bukit Barisan Selatan yang memiliki luas sekitar 365.000 hektar. PT. Adhiniaga Kreasinusa sebagai korporasi yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan berbagai kegiatan konservasi di area TNBBS, mulai dari konservasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), pembibitan kayu ulin, perlindungan kawasan laut, dan berbagai fauna lainnya. Di kawasan yang dikelola oleh TWNC, fauna seperti rusa sambar (Cervus unicolor), kijang (Muntiacus muntjac), kerbau liar (Bubalus bubalis), burung merak dan kuda dapat ditemukan hidup liar di sana. Di sisi lain, masyarakat desa yang berbatasan dengan TNBBS memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan dataran di sekitarnya baik tanah berupa hutan maupun laut. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut telah dilakukan oleh masyarakat desa bertahun-tahun lamanya di daerah TNBBS. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan di antara ketiga kelompok sosial tersebut. Di antara masing-masing kelompok sosial tersebut terjadi saling klaim terhadap sumber daya yang berada di dalam area TNBBS tersebut bahwa sumber daya tersebut merupakan hak kelompok yang satu dan bukan hak kelompok lainnya.
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
18 2010 Terenggutnya Areal Penggembalaan dan Berkebun Orang Toiba
Cagar Alam
Kehutanan Konservasi
19 2008 Pemukiman dan Lahan Pertanian Warga Karrang Diambil Paksa Untuk Dijadikan Kebun Raya
Taman Wisata Alam
Kehutanan Konservasi
20 2007 Penolakan Masyarakat Nagari Kambang Terhadap Taman Nasional Kerinci Seblat
Taman Nasional
Kehutanan Konservasi
Displaying : 11 - 20 of 40 entries, Rows/page: