DATA DETIL
Konflik Wilayah Kelola Masyarakat Adat Kenegerian Terusan dengan Kawasan Suaka Marga Bukit Rimbang Baling

 RIAU, KAB. KAMPAR

Nomor Kejadian :  5
Waktu Kejadian :  09-05-2017
Konflik :  Cagar Alam
Status Konflik :  Belum Ditangani
Sektor :  Kehutanan Konservasi
Sektor Lain  :  
Luas  :  0,00 Ha
Dampak Masyarakat  :  0 Jiwa
Confidentiality  :  Private

KETERLIBATAN

  • Gubernur Riau
  • Menteri Kehutanan
  • Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling
  • Masyarakat Adat Kenegerian Terusan

KONTEN

Malapetaka ini berawal dari penunjukan secara sepihak tanah ulayat mereka dengan kebijakan Pemerintah penetapan kawasan lindung Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/l986 Tanggal 6 Juni 1986 surat Keputusan Menteri seluas 136.000, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts 149/V/1982 tanggal 12 Juni 1982. Sebelum tanah ulayat adat ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa disini terdapat Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yaitu HPH PT. Brajatama I, PT Brajatama II dan PT. Union Timber. Proses pengukuhan dan penetapan SM. BRBB sebenarnya tidak terlalu jelas. Kenegerian dan desa-desa yang berada di areal SRMBB tidak terlalu memahami bagaimana proses pengukuhan dan penetapan SRMBB. Seharusnya pengukuhan dan penetapan suatu wilayah menjadi kawasan hutan negara haruslah berlangsung transparan. Di dalam kawasan hutan negara seharusnya tidak ada hak-hak atau klaim pihak lain atas areal di dalamnya. Proses pengukuhan dan penetapan SMBRBB seharusnya disertai dengan diskusi dan berita acara untuk tempat-tempat yang dilalui trayek tata batas SRMBB. Proses dan standar tata batas dalam proses pengukuhan SMRBB diragukan telah dilangsungkan dengan sebenar-benarnya. Padahal dengan ditetapkannya SMRBB bisa menyebabkan kerugian dan gangguan terhadap kehidupan di 16 Kenegerian yang ada di dalamnya. Dampak yang sedang di hadapi masyarakat adat,khususnya Kenegerian Batu Sanggan terhadap kebijakan ini adalah terisolasi masyarakat dari akses informasi dan pembangunan, yaitu jalan darat yang dapat menghubungkan dengan daerah lainnya, masyarakat memerlukan biaya yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Pangan, Bensin, Pendidikan, dan Kesehatan), di anggap sebagai pencuri di wilayah sendiri, seperti memanfaatkan kayu di hutan untuk alat transportasi sungai (Sampan). Padahal permintaan mereka sangat sederhana,yaitu dibebaskannya tanah ulayat,perkampungan dan diberi akses jalan darat untuk wilayah kekhalifahan Batu sanggan (yang terrdiri 8 desa) agar kesejahteraan mereka meningkat, Pemerintah sudah merespon aspirasi masyarakat ini dengan janji-janji manis.


SLPP_RIAU, HAKIKI, AMAN RIAU

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--