DATA DETIL
Konflik Masyrakat Adat Aia Gadang dengan PT Anam Koto

 SUMATERA BARAT, KAB. PASAMAN BARAT

Nomor Kejadian :  14_IM_Humawin
Waktu Kejadian :  14-12-1990
Konflik :  Perkebunan Kelapa Sawit
Status Konflik :  Selesai
Sektor :  Perkebunan
Sektor Lain  :  
Luas  :  4.774,00 Ha
Dampak Masyarakat  :  0 Jiwa
Confidentiality  :  Public

KETERLIBATAN

  • Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
  • PT ANAM KOTO
  • Masyarakat Adat Aia Gadang

KONTEN

Nagari aia gadang merupakan salah satu nagari yang terdapat di kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat. Nagari ini memiliki 6 jorong, yakni jorong batang linkin, jorong batang umpai, durian hutan, labuah luruih, pasia bintungan dan tongar. Jumlah penduduk di nagari ini sebesar 5.040 jiwa dengan kepadatan 29 jiwa/km2. . Luas wilayah nagari ini adalah 175,62 Km2. Masyarakat di nagari ini pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, khususnya berkebun sawit.

Pemerintah DATI II Pasaman memberikan rekomendasi dan izin prinsip pencadangan lahan kepada PT. Anam Koto, disinilah awalnya terjadi konflik karena semestinya pemerintah sebelum memberikan izin prinsip melakukan pemetaan dan meregestrasi tanah ulayat adat yang akan diserahkan tersebut untuk memastikan keberadaan dari tanah ulayat adat itu sendiri. Penyerahan pengelolaan tanah ulayat oleh Ninik mamak Nagari Air Gadang kepada Pemerintah DATI II Pasaman seluas + 5000 hektar sudah bertentangan dengan hukum adat karena tidak mendapat persetujuan oleh Daulat Dipertuan Parit Batu, Hakim Nan Barampek dan mamak Gadang Bandaro sebagai penguasa adat dan tanah ulayat di kerajaan Parit Batu Pasaman, selain itu dari melihat barih balabeh (batas ulayat menurut adat) yang dibuat oleh pemangku adat terdahulu, yang didalamnya juga Ninik mamak Nagari Air Gadang. Penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak nagari air gadang dari keseluruhanya + 5000 hekter, sebahagianya tanah ulayat adat Nagari Lingkung Aia.


Pada tahun 1990, telah dilakukan penyerahan tanah ulayat oleh ninik mamak nagari aia gadang dan ninik mamak nagari muaro kiawai kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk selajutnya diberikan kepada investor yang berminat membuka usaha perkebunan kelapa sawit dengan system inti/plasma. Perjanjian demi perjanjian disusun dengan pemangku adat dinagari, walupun dari kajian terhadap dukumen dan proses penyerahan tanah ulayat adat nagari tersebut terjadi praktek pembodohan terhadap ninik mamak dan masyarakat adat, bahkan ada dilakukan dengan cara dipaksakan, namun tetap berjalan. Dari total 4.777 ha konsesi yang dikelola oleh Pt. anam Koto. Hanya 2.285,1 ha yang ditanami dan 2. 454, 9 ha terlantar tanpa diolah. Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan tim yang dipimpin oleh dinas perkebunan sawit pasaman barat menyebutkan bahwa lahan HGU Pt. Anam Koto yang terlantar seluas 2.454,9 ha dan telah diusulkan BUpati pasaman barat kepada badan pertanahan nasional untuk direvisi. Nah tanah terlantar itulah yang kemudian ditanami masyarakat sebagai kebun mereka. Kasus sudah selesai dengan adanya pemberian kompensasi oleh PT anam koto kepada niniak mamak aia gadang yang dalam hal ini dikelola oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan besaran 10 juta/ bulan.


Data Humawin

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--