DATA DETIL
Komunitas Adat Pekasa Menolak Keluar dari Kawasan Hutannya

 NUSA TENGGARA BARAT, KAB. SUMBAWA

Nomor Kejadian :  011_AMAN-FWI_Himas
Waktu Kejadian :  07-12-2011
Konflik :  Hutan Lindung
Status Konflik :  Belum Ditangani
Sektor :  Kehutanan Lindung
Sektor Lain  :  
Luas  :  0,00 Ha
Dampak Masyarakat  :  0 Jiwa
Confidentiality  :  Public

KETERLIBATAN

  • Dinas Kehutanan

KONTEN

Tim gabungan polisi dinas kehutanan 2 kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Besar) melakukan penertiban di wilayah komunitas adat Pekasa. Sebanyak 20 personil polisi dishut 2 kabupaten tersebut mengatakan bahwa kawasan hutan yang berada di wilayah adat Pekasa itu adalah kawasan hutan lindung. Komunitas adat Pekasa membantah keras klaim Dishut yang mengatakan bahwa kawasan hutan adat tersebut adalah kawasan hutan lindung. Seperti yang dikatakan Edy Kuswato, ”Lahan ini sudah kami garap secara turun temuruan. Kami bisa buktikan dengan situs-situs peninggalan leluhur kami. Di sini banyak terdapat kuburan leluhur, kebun masyarakat dan berbagai macam tumbuhan produktif lainnya.” Dalam dialog yang terjadi saat penertiban berlangsung, pihak Dishut tetap bersikukuh bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung. Bahkan pihak Dishut mengatakan bahwa komunitas adat Pekasa telah melanggar UU No 41 tentang Kehutanan. Namun saat masyarakat menanyakan pasal mana yang dilanggar dalam UU Kehutanan tersebut, pihak Dishut tak bisa menjawabnya. Pun demikian halnya dengan SK penetapan kawasan, pihak Dishut tidak bisa menunjukannya saat ditanya masyarakat.
Dialog ini berlangsung alot namun tidak membuahkan kesepakatan. Bahkan situasi memanas dan hampir saja terjadi kontak fisik saat polisi dishut hendak menangkap salah satu anggota masyarakat. Untuk menghindari terjadinya bentrok fisik, pihak polhut bersedia meninggalkan lokasi dengan memberikan tenggat waktu seminggu bagi komunitas adat Pekasa untuk meninggalkan kawasan hutan adat mereka. masyarakat telah menggarap lahan dalam kawasan hutan tersebut sejak dulu kala. Kemudian pengelolaan kawasan oleh masyarakat tersebut diperkuat dengan SK Bupati Sumbawa, A. Latief Madjid. SK bupati ini dikeluarkan pada 1999, dan SK ini tentang pembentukan pemukiman baru dengan nama PEKASA dan disertakan dengan memberikan bantuan Masjid, dan memperluas areal dan pemukiman baru.


http://pergerakan.org/komunitas-adat-pekasa-menolak-keluar-dari-kawasan-hutannya/

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--