DATA DETIL
Keresahan Masyarakat Kasepuhan Ciptamulya-Kesatuan Adat Banten Kidul Karena Perluasan TNGHS

 JAWA BARAT, KAB. SUKABUMI

Nomor Kejadian :  116_AMAN-FWI_Himas
Waktu Kejadian :  06-11-2009
Konflik :  Taman Nasional
Status Konflik :  Dalam Proses
Sektor :  Kehutanan Konservasi
Sektor Lain  :  
Luas  :  0,00 Ha
Dampak Masyarakat  :  0 Jiwa
Confidentiality  :  Public

KETERLIBATAN

  • Menteri Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
  • Balai TNGHS
  • Masyarakat Kasepuhan Ciptamulya

KONTEN

"Masyarakat di tiga kasepuhan dalam Kesatuan Adat Banten Kidul yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi resah. Pasalnya masyarakat adat tersebut dilarang melakukan pemanfaatan lahan karena kawasan yang telah ditinggali secara turun temurun itu kini masuk ke dalam kawasan konservasi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Keresahan masyarakat adat menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/ 2003 tentang penunjukan kawasan TNGHS dan perubahan fungsi kawasan hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Halimun dan Salak seluas 113,357 Ha di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
Ketiga kasepuhan adat itu berasal dari Sinaresmi, Cipta Mulya dan Cipta Gelar (pecahan dari Ciptarasa) yang secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Cisolok dan Kecamatan Cikakak. Sejumlah tokoh perwakilan dari masyarakat adat itu mengadukan persoalan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, Jumat (6/11/2009). Dalam pertemuan itu para sesepuh atau tokoh adat menyampaikan keresahan karena adanya larangan pemanfaatan hasil hutan dan memanfaatkan tanaman kayu yang ditanam masyarakat adat sebelumnya. Masyarakat setiap harinya merasakan ketakutan dan tertekan untuk sekedar mengambil kayu bakar di tanah adat karena khawatir ditangkap.
Masyarakat adat menuntut diterbitkannya Peraturan daerah (Perda) tentang Keberadaan Masyarakat Adat juga mendesak pengelola Balai TNGHS dan Dapartemen Kehutanan (Dephut) meninjau kembali batas-batas tanah yang diklaim sebagai kawasan konservasi yang selama ini menjadi sumber konflik antara Balai TNGHS dengan masyarakat adat kasepuhan. ""Perluasan TNGHS membuat lahan garapan masyarakat yang ada terancam ditutup. Dipastikan akan berimbas pada kemerosatan perekonomian masyarakat yang memang sejak dulu menggantungkan hidup dari mengelola lahan tersebut,"" ungkap Ki Ugis Suganda salah seorang sesepuh dari masyarakat adat. Menurut Ki Ugis bila saja pemerintah tidak memberlakukan perluasan lahan secara sepihak dan masyarakat tidak merasa terganggu dalam mengolah lahan, kesepuhan adat tentunya tidak akan menuntut seperti ini. ""Karena saat ini kami seperti penonton atau tamu di tanah leluhur,"" ujarnya. Sementara Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat BPN Kabupaten Sukabumi, Andi Kandadio mengatakan pengakuan atau legalisasi pemanfaatan lahan bagi masyarakat adat tidak bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN. Jalan keluarnya harus diterbitkan perda.
"


FWI - AMAN

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--