DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2000 Konflik Wilayah Desa Dabung Dengan Kawasan Hutan Pada Tahun 2000, pemerintah melakukan penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, seluas 9.178.760 Ha, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 259/KPTS-II/2000, penujukan tersebut berakibat pada sebagian wilayah pemukiman dan tambak yang diusahakan warga desa Dabong menjadi bagian dari Kawasan Hutan Lindung Mangrove yang luasannya mecapai 3.941,42 Ha. Dan penujukan tersebut yang akhirnya menjadi dasar sengketa yang melibatkan warga desa dengan pemerintah khususnya KLHK. Selain berimplikasi atas hilangnya hak dan akses warga Dabong atas wilayah yang dirujuk sebagai Hutan Lindung Mangrove, warga Dabong juga harus berhadapan dengan konsekuensi hukum. Sekitar 50 an warga desa yang telah dan masih mengusahakan/memanfaatkan serta tinggal di wilayah yang ditunjuk sebagai Hutan Lindung mangrove dikriminalisasi dengan dijadikan tersangka serta berstatus tahanan luar oleh kepolisian karena dianggap melakukan pendudukan dan pemanfaatan secara tidak sah (ilegal) di kawasan hutan lindung mangrove.
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
2 2012 Penetapan wilayah Adat Tapong menjadi kawasan hutan Lindung Penetapan wilayah Adat Tapong menjadi kawasan hutan Lindung dan kemudian rencana Pekebunan Kelapa sawit skala besar oleh PT. ASTRA Agro Lestari di kawasan hutan lindung tersebut
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
3 2009 Teror Penangkapan Masyarakat Adat Barambang Katute Nasib masyarakat adat Barambang Katute, di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel), makin tak menentu. Setelah didera teror penangkapan dengan tuduhan perusakan hutan lindung, kini mereka terancam tergusur akibat rencana tambang emas di kawasan hutan tempat mereka tinggal. Pemerintah mengusir masyarakat dari hutan karena alasan berada di hutan lindung sedang pengusaha malah diberi izin masuk. Pengusiran pertama pada 1994, ketika pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung, dan tertutup akses masyarakat
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
4 2011 Komunitas Adat Pekasa Menolak Keluar dari Kawasan Hutannya Tim gabungan polisi dinas kehutanan 2 kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Besar) melakukan penertiban di wilayah komunitas adat Pekasa. Sebanyak 20 personil polisi dishut 2 kabupaten tersebut mengatakan bahwa kawasan hutan yang berada di wilayah adat Pekasa itu adalah kawasan hutan lindung. Komunitas adat Pekasa membantah keras klaim Dishut yang mengatakan bahwa kawasan hutan adat tersebut adalah kawasan hutan lindung.
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
5 1999 Wilayah Adat Selupu Lebong dijadikan kawasan hutan tanpa FPIC Konflik yang terjadi adalah konflik tanah dan hutan dimana terjadi koptasi wilayah adat oleh Negara yang menjadikan kawasan adat Selupu Lebong sebagai kawasan Negara
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
6 2010 Kriminalisasi Warga Battang Barat di Kawasan Konservasi Sekitar seratusan warga Kelurahan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo (21/04/2010) mendatangi gedung Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) dan Pengadilan Negeri (PN) Palopo meminta agar proses hukum terhadap salah satu rekan mereka, Dani alias Mantong, dihentikan. Rencananya Dani akan disidang pada 22/4/2010 di PN Palopo dengan tuduhan penyerobotan lahan konservasi.
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
7 2013 PEREBUTAN RUANG WILAYAH KELOLA perebutan ruang kelola masyarakat-KPH-KORPORASI/GCN
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
8 2009 Wilayah adat Barambang Katute terkikis dan semakin menyempit
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
9 1979 Warga Desa Mante Mario VS Dinas Kehutanan
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
10 1980 Hutan Mata Pencaharian Warga Desa Kalupini Berubah Menjadi Hutan LIndung
Hutan Lindung
Kehutanan Lindung
Displaying : 1 - 10 of 26 entries, Rows/page: