DATA KONFLIK

No

Tahun

Judul

Klip

Konflik

Sektor

 

1 2010 PT. Nusa Ina Group Serobot Lahan Adat Latea PT. Nusa Ina Group melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat adat Desa Latea di Seram Utara Barat Kecamatan Seram Utara Barat Maluku Tengah. awalnya petuanan lahan adat Desa Latea diserahkan untuk digunakan oleh PT. Sutra Sejati Indonesia dan bukan kepada PT. Nusa Ina Group.
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
2 2011 Gunung Botak Memanas, Konflik Warga Kayeli dengan penambang Ilegal Sejak ditemukannya tambang emas digunung botak pada pertengahan 2012, sejumlah penambang dari berbagai penjuru nusantara mendatangi desa Dafa. Selanjutnya timbul konflik horizontal antar para penambang. Masyarakat adat sebagai pemilik wilayah merasa sangat dirugikan
Emas
Pertambangan
3 2009 PT. Karya Jaya Berdikari Mengancam Masyarakat Di wilayah ini terdapat HPH PT. Karya Jaya Berdikari sejak awal para kepala desa yang melakukan penandatanganan bersama tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat dan perusahaan melakukan aktivitas secara diam-diam, padahal jangkauan dari satu desa ke desa yang lain sangat menguras energi dan menggambarkan bahwa hal ini sangat tidak rasional.
hutan
Kehutanan Produksi
4 2007 Konflik PT. Karya Jaya Berdikari Pengolahan Hutan di Pulau Yamdena di tandai keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 117/MENHUT-II/2009 tertanggal 19 Maret 2009 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam kepada PT. Karya Jaya Berdikari atas areal hutan produksi seluas ± 93.980 hektar yang didasarkan pada Rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor 522/093/Rek/2007, tgl 28 Agustus 2007.
hutan
Kehutanan Produksi
5 2017 Rencana Peternakan di Aru Kasus ini bermula saat masyarakat memperoleh informasi tentang peternakan sapi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Masyarakat Kepulauan Aru dijanjikan akan mendapatkan inti plasma, peternakan ini nantinya akan mengambil tanah adat masyarakat Aru.
Peternakan
Pangan dan Energi
6 2015 PT Bintang Lima Makmur Ancaman Bagi Suku Nuaulu November 2015, masyarakat adat suku Nuaulu dikagetkan dengan kehadirkan PT. Bintang Lima Makmur yang masuk melalui Pemerintah Negeri Sepa. Dengan masuknya PT. Bintang Lima Makmur pada bulan Nopember 2015 telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat adat suku Nuaulu. Keresahan ini muncul karena aktivitas perusahaan berada di dalam wilayah petuanan yang mereka miliki. Di dalam wilayah petuanan yang mereka miliki terdapat negeri – negeri lama dari marga – marga yang ada di Suku Nuaulu, karena pada zaman dulu, sebelum orang – orang suku Nuaulu turun ke pantai mereka tinggal dalam kelompok – kelomok marga di wilayah yang akan di tebang oleh PT. Bintang Lima Makmur.
hutan
Kehutanan Produksi
7 2017 Penebangan Liar di hutan adat Djamona Raa, Rebi oleh CV Cendrawasih Kasus ini bermula dari penebangan liar atau illegal logging di dalam hutan adat Djamona Raa. masyarakat Rebi marah dan menahan alat berat serta hasil kayu curian tersebut. penebang liar ini kemudian melaporkan balik masyarakat Rebi ke Polres Kepulauan Aru dengan tuduhan pencurian.
hutan
Kehutanan Produksi
8 2014 30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah PN Perkebunan Xxviii dan Ptpn Xiv
PTPN
Perkebunan
9 2008 Tambang Emas di Pulau Romang Sejak ada GBU, panen pala dan cengkih turun drastis dampak pengeboran sekitar perkebunan, banyak tanaman rusak. Padahal dulu, tanaman ini komoditas andalan masyarakat. Rumput laut pun tak luput dari kerusakan bahkan sudah sulit ditemukan. Penambangan yang dilakukan juga merusak lingkungan Pulau Romang, sumber air makin sedikit bahkan ada yang sudah mengering dan keruh airnya. Suara bising yang mengganggu warga dan sempat ada ledakan seperti gempa yang menyebabkan kaca-kaca dirumah warga pecah. Selain itu banyak hal-hal negatif yang disebabkan dari perusahaan tambang tersebut
Emas
Pertambangan
10 2014 Kepulauan Aru terancam tenggelam Kabupaten Kepulauan Aru merupakan gugusan kepulauan yang dibatasi dengan selat-selat yang oleh masyarakat Aru selalu menyebutnya dengan sebutan sungai. Walaupun jika kita menelusuri apa yang mereka sebut sebagai sungai, tidak pernah kita dapati sumber airnya, tetapi yang di dapat adalah laut bebas. Pada tahun 2010 masyarakat adat kepulauan Aru dikejutkan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar, yang mengajukan pemohonan izin perkebunan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wilayah-wilayah adat, dari komunitas-komunitas adat yang selama ini hidup turuntemurun jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan kepada Konsorsium PT Menara Group yang akan melakukan aktivitas di atas tanah Aru.
hutan
Kehutanan Produksi
Displaying : 1 of 10 entries, Rows/page: